Kepastian Tol Cisumdawu Dipertanyakan

Berita Seputar Jatinangor (diambil dari Harian Galamedia)
Sabtu, 08 Oktober 2011

JATINANGOR,(GM)-
Kepastian megaproyek pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) hingga saat ini masih dipertanyakan, terutama paa pemilik tanah. Selain belum ada sosialisasi, pembebasan tanah di Desa Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang pun masih terkatung-katung.

Semua ini terungkap pada rapat negosiasi yang ketiga kalinya di kantor Kepala Desa Margamulya, beberapa waktu lalu. Selain itu belum ada titik temu dalam penentuan harga tanah yang ditawarkan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) terhadap para pemilik lahan.

Lahan yang terkena proyek pembebasan pembangunan Tol Cisumdawu di Desa Margamulya seluas 15,6 hektare dan tersebar di 365 bidang lahan dengan kepemilikan 295 kepala keluarga. Lahan tersebut terdapat di Kp. Karanganyar, Jelekong, Cijolang, Sirnasari, dan Kp. Cijotanga.

Kepala Desa Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/10) membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan yang akan digunakan pembangunan Tol Cisumdawu di desanya itu. Ia berharap ada kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak.

"Jika memang sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan panitia beberapa waktu lalu, kami tetap menghargainya. Kini wajar jika banyak yang mempertanyalam kepastian proyek tol tersebut," katanya.

Warga yang menolak harga penawaran dari panitia ini lebih dari 50 persen. Kendati demikian, mereka berhak untuk menentukan sikap. "Kondisi di masyarakat sampai saat ini sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi jika ada yang mau menjual lebih dari harga yang ditawarkan panitia, itu haknya," katanya.

Tetapi berdasarkan informasi di lapangan, harga tanah mulai naik. Tetapi belum bisa dipastikan. "Jika informasi itu benar, diharapkan masyarakat tidak memaksakan diri bertemu Bupati Sumedang, apalagi kalau waktunya belum tepat," tuturnya.

Sebelumnya, masyarakat sempat melayangkan surat permohonan audiesi dengan Bupati Sumedang. Tetapi bukan untuk meminta kenaikan harga tanah yang terkena pembangunan tol.

"Masyarakat intinya ingin bersilaturahmi. Jangan sampai salah mengartikan. Tetapi dalam surat itu memang disampaikan kepada bupati tentang harga tanah yang saat ini belum disepakati," katanya.

Tetapi keinginan masyarakat untuk bertemu dengan Bupati itu belum tentu terwujud. "Mungkin saja, sepetinya masih menunggu jadwal yang tepat," pungkasnya. (B.105)*