Berita Seputar Jatinangor (diambil dari Harian Galamedia)
Sabtu, 08 Oktober 2011
JATINANGOR,(GM)-
Kepastian megaproyek pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) hingga saat ini masih dipertanyakan, terutama paa pemilik tanah. Selain belum ada sosialisasi, pembebasan tanah di Desa Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang pun masih terkatung-katung.
Semua ini terungkap pada rapat negosiasi yang ketiga kalinya di kantor Kepala Desa Margamulya, beberapa waktu lalu. Selain itu belum ada titik temu dalam penentuan harga tanah yang ditawarkan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) terhadap para pemilik lahan.
Lahan yang terkena proyek pembebasan pembangunan Tol Cisumdawu di Desa Margamulya seluas 15,6 hektare dan tersebar di 365 bidang lahan dengan kepemilikan 295 kepala keluarga. Lahan tersebut terdapat di Kp. Karanganyar, Jelekong, Cijolang, Sirnasari, dan Kp. Cijotanga.
Kepala Desa Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/10) membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan yang akan digunakan pembangunan Tol Cisumdawu di desanya itu. Ia berharap ada kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak.
"Jika memang sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan panitia beberapa waktu lalu, kami tetap menghargainya. Kini wajar jika banyak yang mempertanyalam kepastian proyek tol tersebut," katanya.
Warga yang menolak harga penawaran dari panitia ini lebih dari 50 persen. Kendati demikian, mereka berhak untuk menentukan sikap. "Kondisi di masyarakat sampai saat ini sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi jika ada yang mau menjual lebih dari harga yang ditawarkan panitia, itu haknya," katanya.
Tetapi berdasarkan informasi di lapangan, harga tanah mulai naik. Tetapi belum bisa dipastikan. "Jika informasi itu benar, diharapkan masyarakat tidak memaksakan diri bertemu Bupati Sumedang, apalagi kalau waktunya belum tepat," tuturnya.
Sebelumnya, masyarakat sempat melayangkan surat permohonan audiesi dengan Bupati Sumedang. Tetapi bukan untuk meminta kenaikan harga tanah yang terkena pembangunan tol.
"Masyarakat intinya ingin bersilaturahmi. Jangan sampai salah mengartikan. Tetapi dalam surat itu memang disampaikan kepada bupati tentang harga tanah yang saat ini belum disepakati," katanya.
Tetapi keinginan masyarakat untuk bertemu dengan Bupati itu belum tentu terwujud. "Mungkin saja, sepetinya masih menunggu jadwal yang tepat," pungkasnya. (B.105)*
Tampilkan postingan dengan label jatinangor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jatinangor. Tampilkan semua postingan
Minggu, 09 Oktober 2011
Sabtu, 15 Januari 2011
Pernyataannya yang Berbau SARA Rektor IPDN Diminta Tanggung Jawab
Sabtu, 15 Januari 2011
Pernyataannya yang Berbau SARA
Rektor IPDN Diminta Tanggung Jawab
JATINANGOR,(GM)-
Sejumlah tokoh Jatinangor meminta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), I Nyoman Sumaryadi bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Sumaryadi dinilai menyinggung masyarakat Sunda dengan pernyataannya pada apel pagi di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (13/1).
Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah tokoh Jatinangor di Sanggar Motekar, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jumat (14/1). Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Forum Jatinangor, Dudi Supardi, mantan anggota DRPD Kab. Sumedang Ismet Suparmat, Ketua Paguyuban Sumedang Larang Muhammad Ahmad, Ketua Puser Budaya Sunda Arisandi, dan seniman Sunda Supriatna. Selain itu tampak juga Camat Jatinangor Nandang Suparman dan Kapolres Sumedang AKBP Nurulloh.
Menurut Supriatna, jika benar pernyataan tersebut disampaikan rektor, sebagai urang Sunda dirinya merasa tersinggung. Untuk itu, pihaknya menuntut Sumaryadi mundur dari jabatannya. "Tentu kita sangat menyayangkan kalau statement itu benar muncul dari mulut seorang pemimpin. Jika demikian, kami meminta beliau minta maaf dan mundur dari jabatannya," tegas Supriatna.
Meski demikian, pihaknya akan menelusuri terlebih dulu penyebar SMS berisi pernyataan Sumaryadi itu dan meminta informasi dari pihak yang netral. "Harus ada pembelajaran bagi yang telah menyebar SARA, apalagi yang menyinggung warga Sunda. Kalau dibiarkan harga diri kita sebagai masyarakat Sunda rasanya diinjak-injak," ujarnya.
Hal senada terlontar dari Dudi Supardi. Ia berpendapat, jika rektor telah melakukan kesalahan dengan ucapannya maka ia harus meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. "Jelas kita kecewa kalau pernyataan itu benar. Beliau semestinya menghargai masyarakat Jatinanggor yang mayoritas urang Sunda. Bagaimanapun beliau hidup di Tatar Parahyangan," ucap Dudi.
Sementara Kapolres Sumedang, AKBP Nurulloh menyatakan, protes yang disampaikan sejumlah tokoh itu hal yang wajar. Namun tetap harus disampaikan dalam suasana kondusif dan mematuhi asas praduga tak bersalah. "Kami dari kepolisian hanya mengimbau agar protes disampaikan dengan mekanisme yang benar. Hindari perilaku anarkis dan jaga selalu ketertiban," harapnya.
Sementara Camat Jatinangor, Nandang Suparman meminta warga untuk tidak terprovokasi SMS tersebut. "Saya minta warga lebih cerdas untuk tidak terpancing hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Saya sudah konfirmasi ke IPDN dan tidak ada sama sekali pernyataan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tersebut," ujar Nandang.
Suasana memanas saat beredar pesan singkat di antara sejumlah orang yang isinya menyebutkan, pada apel pagi Rektor IPDN mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan orang Sunda. Pernyataan SARA itu tidak pantas dikatakan seorang pimpinan pencetak kader pamong praja yang notabene berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Bisa jadi atas penebangan pohon yang dilakukan warga sekitar kampus dan banyaknya kabel yang hilang serta saluran air yang rusak, rektor disebut menyatakan, apakah semua orang Sunda maling.
Membantah
Saat dikonfirmasi, rektor membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal yang menyinggung perasaan orang Sunda. "Saya tegaskan, statement saya pada apel pagi itu adalah, 'Saudara-saudara pamdal (pengamanan dalam) mayoritas adalah saudara kita dan tahu semua bahwa orang Sunda budayanya halus, sopan, dan eweuh pakewuh, sehingga ada orang masuk kampus mengambil barang-barang atau maling inventaris negara, bekas rehab asrama IPDN, tidak berani menegur. Jangan sampai pamdal kita melindungi maling, artinya ikut jadi maling, maka bekerja lebih baik dan pertahankan nama baik orang Sunda'," terangnya.
"Pernyataan itu disaksikan peserta apel. Saya minta kalimat tersebut jangan dipelintir. Ini bentuk penghargaan saya terhadap teman-teman dan warga di IPDN. Saya justru mengingatkan agar menjaga nama baik IPDN bersama-sama secara sinergis. Sekali lagi mohon jangan salah mengerti. Maksud saya sangat baik sebagai sesama muslim," tambahnya. (B.48)**
Pernyataannya yang Berbau SARA
Rektor IPDN Diminta Tanggung Jawab
JATINANGOR,(GM)-
Sejumlah tokoh Jatinangor meminta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), I Nyoman Sumaryadi bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Sumaryadi dinilai menyinggung masyarakat Sunda dengan pernyataannya pada apel pagi di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (13/1).
Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah tokoh Jatinangor di Sanggar Motekar, Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jumat (14/1). Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Forum Jatinangor, Dudi Supardi, mantan anggota DRPD Kab. Sumedang Ismet Suparmat, Ketua Paguyuban Sumedang Larang Muhammad Ahmad, Ketua Puser Budaya Sunda Arisandi, dan seniman Sunda Supriatna. Selain itu tampak juga Camat Jatinangor Nandang Suparman dan Kapolres Sumedang AKBP Nurulloh.
Menurut Supriatna, jika benar pernyataan tersebut disampaikan rektor, sebagai urang Sunda dirinya merasa tersinggung. Untuk itu, pihaknya menuntut Sumaryadi mundur dari jabatannya. "Tentu kita sangat menyayangkan kalau statement itu benar muncul dari mulut seorang pemimpin. Jika demikian, kami meminta beliau minta maaf dan mundur dari jabatannya," tegas Supriatna.
Meski demikian, pihaknya akan menelusuri terlebih dulu penyebar SMS berisi pernyataan Sumaryadi itu dan meminta informasi dari pihak yang netral. "Harus ada pembelajaran bagi yang telah menyebar SARA, apalagi yang menyinggung warga Sunda. Kalau dibiarkan harga diri kita sebagai masyarakat Sunda rasanya diinjak-injak," ujarnya.
Hal senada terlontar dari Dudi Supardi. Ia berpendapat, jika rektor telah melakukan kesalahan dengan ucapannya maka ia harus meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. "Jelas kita kecewa kalau pernyataan itu benar. Beliau semestinya menghargai masyarakat Jatinanggor yang mayoritas urang Sunda. Bagaimanapun beliau hidup di Tatar Parahyangan," ucap Dudi.
Sementara Kapolres Sumedang, AKBP Nurulloh menyatakan, protes yang disampaikan sejumlah tokoh itu hal yang wajar. Namun tetap harus disampaikan dalam suasana kondusif dan mematuhi asas praduga tak bersalah. "Kami dari kepolisian hanya mengimbau agar protes disampaikan dengan mekanisme yang benar. Hindari perilaku anarkis dan jaga selalu ketertiban," harapnya.
Sementara Camat Jatinangor, Nandang Suparman meminta warga untuk tidak terprovokasi SMS tersebut. "Saya minta warga lebih cerdas untuk tidak terpancing hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Saya sudah konfirmasi ke IPDN dan tidak ada sama sekali pernyataan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tersebut," ujar Nandang.
Suasana memanas saat beredar pesan singkat di antara sejumlah orang yang isinya menyebutkan, pada apel pagi Rektor IPDN mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan orang Sunda. Pernyataan SARA itu tidak pantas dikatakan seorang pimpinan pencetak kader pamong praja yang notabene berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Bisa jadi atas penebangan pohon yang dilakukan warga sekitar kampus dan banyaknya kabel yang hilang serta saluran air yang rusak, rektor disebut menyatakan, apakah semua orang Sunda maling.
Membantah
Saat dikonfirmasi, rektor membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal yang menyinggung perasaan orang Sunda. "Saya tegaskan, statement saya pada apel pagi itu adalah, 'Saudara-saudara pamdal (pengamanan dalam) mayoritas adalah saudara kita dan tahu semua bahwa orang Sunda budayanya halus, sopan, dan eweuh pakewuh, sehingga ada orang masuk kampus mengambil barang-barang atau maling inventaris negara, bekas rehab asrama IPDN, tidak berani menegur. Jangan sampai pamdal kita melindungi maling, artinya ikut jadi maling, maka bekerja lebih baik dan pertahankan nama baik orang Sunda'," terangnya.
"Pernyataan itu disaksikan peserta apel. Saya minta kalimat tersebut jangan dipelintir. Ini bentuk penghargaan saya terhadap teman-teman dan warga di IPDN. Saya justru mengingatkan agar menjaga nama baik IPDN bersama-sama secara sinergis. Sekali lagi mohon jangan salah mengerti. Maksud saya sangat baik sebagai sesama muslim," tambahnya. (B.48)**
Langganan:
Postingan (Atom)