Masyarakat Sunda dan Rektor IPDN Akhirnya Islah

Berita Seputar Jatinangor
Senin, 17 Januari 2011
I Nyoman Sumaryadi Minta Maaf
Masyarakat Sunda dan Rektor IPDN Akhirnya Islah

ENGKOS KOSASIH/GM
ALIANSI Masyarakat Sunda Jatinangor, Kab. Sumedang berunjuk rasa di depan pintu masuk kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jalan Raya Jatinangor, Kec. Jatinangor, Minggu (16/1).
JATINANGOR,(GM)-
Ketegangan yang sempat memuncak antara masyarakat Sunda Jatinangor dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. H. I Nyoman Sumaryadi, terkait dugaan pernyataan Nyoman yang menyinggung perasaan orang Sunda, diakhiri dengan islah (perdamaian, red) di antara kedua belah pihak.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Lantai IV Hotel Puri Khatulistiwa, Jln. Jatinangor dengan difasilitasi Polres Sumedang semalam, akhirnya disepakati kedua belah pihak tidak akan memperpanjang ketegangan yang sempat menguras emosi tersebut.

Selain itu, Polres Sumedang berjanji akan mengejar dan menangkap pelaku penyebar SMS, yang diduga menjadi pemicu ketegangan antara masyarakat Sunda Jatinangor dengan Rektor IPDN beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Muspida Sumedang itu, beberapa kali Nyoman menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya, yang diduga menyinggung warga setempat di Jatinangor.

"Tolong dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Selaku manusia biasa, jika salah persepsi dalam menyampaikan pembinaan atau penjelasan kepada para pamdal (pengamanan dalam) di IPDN pada waktu itu, saya minta maaf," katanya.

Pada saat itu, Nyoman melakukan pembinaan terhadap para pegawai keamanan di lingkungan IPDN, karena aset negara seperti lampu penerangan, pipa air hilang. "Aset negara yang hilang itu, mencapai 25 persen. Memang sempat ada maling yang ketahuan, tapi tidak ditegur. Bahkan kami tidak melaporkannya ke polisi. Yang namanya aset negara itu, tanggung jawab kita bersama dalam memeliharanya," katanya.

AMS demo

Sementara itu, pada siang hari kemarin ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sunda (AMS) Jatinangor, Kab. Sumedang, berusaha merangsek dan menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kampus IPDN di Jalan Raya Jatinangor.

Mereka datang untuk membuktikan dan menunjukkan urang Sunda terkenal dengan keluwesannya, wibawa, dan memiliki etika dalam bergaul sehari-hari. Meski demikian, aksi yang mereka gelar berlangsung damai.

Aksi tersebut sebagai buntut dari dugaan pernyataan Nyoman dalam sebuah apel pagi di lingkungan kampus IPDN pada Rabu (12/1) sebelumnya. Saat itu, Rektor diduga menyebut "orang Sunda maling". Tapi hal itu juga belum bisa dipastikan kebenarannya.

Massa meminta Rektor IPDN meminta maaf secara terbuka di media elektronik dan media massa, secara berturut-turut selama 7 hari. Selain itu, Rektor IPDN diminta mundur dari jabatannya dan ditarik atau hengkang dari Jatinangor.

Saat melakukan aksi mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan hujatan kepada Nyoman. Di antaranya "Aing Urang Sunda, Lain Maling", "Jig mulang ka taneuh padumukan anjeun juragan I Nyoman Sumaryadi Rektor IPDN geura indit ti tanah Sunda".

Selain itu, "Rektor IPDN harus minta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda secara terbuka di media cetak dan elektronik" dan "Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi harus mundur dari jabatan Rektor IPDN" serta sejumlah spanduk bernada hujatan lainnya.

Berdialog

Berdasarkan pemantauan "GM", aksi massa tersebut sebelum bergerak ke pintu masuk kampus IPDN, sempat dicegah sejumlah aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Sumedang, AKBP Nurullah. Saat itu dilakukan dialog antara Kapolres dengan penanggung jawab aksi Atang Kartana alias Abah Jeep, Warson, dan Dudi Supardi serta jajaran muspika setempat di halaman Sanggar Budaya Sunda (Sabusu) Jatinangor, yang jaraknya sekitar 200 meter ke pintu masuk.

Kapolres juga sempat memberikan pengarahan dan penjelasan tentang tata cara penyampaian aspirasi, dengan cara mengumpulkan massa. Karena pada saat itu mereka diduga tidak mengantongi izin menyampaikan aspirasi secara terbuka di tempat umum.

Kapolres mengatakan, sebelum menggelar kegiatan atau menyampaikan pendapat di muka umum, tiga hari sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan ke Polres Sumedang. Sebab itu, Kapolres berusaha mencegah dan membubarkan massa agar menunda aksi menyampaikan pendapat ke kampus IPDN.

Tetapi, Kapolres juga tidak melarang massa melakukan aksi demo. "Tapi kalau bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, kenapa harus dengan cara ini (demo, red) atau ramai-ramai," katanya.

Nurullah mengatakan, isu tentang adanya dugaan pejabat IPDN yang mengeluarkan pernyataan yang menyinggung pada apel pagi Rabu lalu itu, sudah masuk tingkat nasional. "Karena itu, kami mengharapkan urang Sunda jangan menciptakan suasana tidak kondusif," katanya.

Ia juga berharap, jangan sampai ada kelompok lain atau pihak ketiga yang memanfaatkan situasi atau menumpang kepentingan. Hal itu mengingat kondisi Jatinangor sudah kondusif. "Jadi jika ada aspirasi bisa disampaikan kepada para tokoh masyarakat, orangtua atau pemuda untuk dilakukan musyawarah," katanya.

Penanggung jawab aksi, Atang Kartana mengatakan, aksi massa yang berasal dari AMS Jatinangor itu terjadi secara spontan. Menurutnya, aksi massa ini berawal dari informasi yang menyebutkan Rektor IPDN mengeluarkan pernyataan yang menyinggung urang Sunda melalui pesan pendek dari seseorang. "Karena itu, kami ingin memperlihatkan dan membuktikan kekompakan urang Sunda, terkait dengan informasi tadi," katanya. (B.105)**