Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)-Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)- Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)** Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)**

BEM Unpad Kritisi Kinerja SBY-Boediono

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 BEM Unpad Kritisi Kinerja SBY-Boediono JATINANGOR,(GM)- Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung berkumpul di halaman kampus Unpad, Jatinangor, Kab. Sumedang, Rabu (19/10). Mereka menggelar mimbar bebas mengkritisi kinerja pasangan Susilo Bambang Yudoyon (SBY)-Boediono yang dinilai gagal dalam memimpin bangsa. Presiden BEM Unpad, Moch. Syahidi di sela-sela mimbar bebas mengajak para mahasiswa lainnya untuk turut serta mengikuti mimbar bebas di halaman pintu masuk Unpad. Para aktivis BEM Unpad tersebut sesekali melakukan orasi dan tak henti terus mengajak kepada para mahasiswa lainnya untuk turut bergabung. "Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang kini akan mengikuti ujian tengah semester (UTS), untuk mengikuti kegiatan mimbar bebas. Sekarang silhkan, ikuti UTS dengan baik sekaligus mencari nilai yang memuaskan agar ke depan mampu memimpin bangsa dengan baik," kata Moch. Syahidi. Kepada "GM" di sela-sela mimbar bebas, Syahidi mengatakan, ajakan kepada mahasiswa tersebut tak lain untuk membahas gerakan mahasiswa ke depan setelah kepemimpinan SBY-Boediono dianggap gagal. Selain orasi, sejumlah aktivis BEM Unpad pun memasang sejumlah spanduk berukuran besar di antaranya bertuliskan "Ibu Pertiwi Sakit karena Mahasiswa Kita Diam" dan "Jika Diam Berarti Mati, maka Mahasiswa Telah Mati". Masih menurut Syahidi, sejak gerakan reformasi gerakan mahasiswa seolah-olah terpecah dalam beberapa faksi. Makanya, ke depan mahasiswa kembali harus muncul revitalisasi gerakan. "Setidaknya ada empat isu utama yang disikapi rekan-rekan mahasiswa lainnya se-Indonesia, yakni korupsi atau bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," kata Syahidi. Salah seorang aktivis BEM Unpad lainnya, Dini Farid menyatakan, kepemimpinan SBY-Boediono yang telah berjalan 2 tahun dianggap gagal, mengingat banyaknya penderitaan terhadap rakyat. (B.46)**

Keruk Sungai Cikeruh Kupon Rp 5.000/Lembar Disebar

Berita Seputar Jatinangor Rabu, 19 Oktober 2011 Keruk Sungai Cikeruh Kupon Rp 5.000/Lembar Disebar JATINANGOR,(GM)- Kecemasan warga di empat desa Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang rutin terkena banjir akibat luapan Sungai Cikeruh, kini mulai berkurang. Masyarakat mulai mengantisipasi banjir melalui sosialisasi dengan kupon senilai Rp 5.000/lembar. "Kupon tersebut untuk biaya pengerukan sungai. Meski mendapat bantuan Pemkab Sumedang, warga harus terlibat langsung," kata ketua panitia pengerukan Sungai Cikeruh, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, H. Dedep Hambali kepada wartawan saat kunjungan Sekda Kab. Sumedang, H. Atje Arifin di Desa Cikeruh, Kec. Jatinangor, Selasa (18/10). Turut hadir pada kesempatan tersebut Camat Jatinangor Nandang Suparman, S.Sos., M.Si., Kapolsek Jatinangor Kompol Sujoto, dan Danramil Jatinangor Kapten (Inf.) Kusno serta unsur muspika lainnya. Menurut H. Dedep, Sungai Cikeruh senantiasa mengancam Desa Hegarmanah, Cikeruh, Sayang, dan Desa Mekargalih. "Pengerukan dilakukan di dua titik dengan dua beckhoe," ujarnya. Dikatakan H. Dedep, menjelang musim hujan warga cemas karena banjir biasanya menerjang. Namun pengerukan ini setidaknya mampu meminimalisasi banjir di musim hujan. "Pengerukan dimulai Sabtu (15/10) lalu dari Desa Hegarmanah dan diperkirakan selesai November mendatang," katanya. Pengerukan dimulai setelah ada bantuan sosial dari Pemkab Sumedang sebesar 150 juta. "Panitia tidak menutup sumbangan dari para donatur, termasuk warga yang menyebarkan kupon Rp 5.000/lembar," katanya. Sementara salah seorang tokoh masyarakat Jatinangor, H. Iing mengatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan pengerukan keoada warga di empat desa. (B.46)**

Jatinangor Tertutup bagi Pasar Tradisional

Berita Seputar Jatinangor Rabu, 19 Oktober 2011 Terkait Rencana Eksodus Pedagang Eks Pasar Cileunyi Jatinangor Tertutup bagi Pasar Tradisional JATINANGOR,(GM)- Keinginan sejumlah pedagang eks Pasar Cileunyi lama, Kab. Bandung untuk berjualan di dekat Plaza Padjadjaran, Desa Cibeusi, Jatinangor, Kab. Sumedang dengan cara menggelar lapak sulit terwujud. Sebab di wilayah Jatinangor kini sudah tidak ada ruang untuk pasar tradisional. "Kita menyambut baik sejumlah pedagang yang eksodus ke sini. Namun jika berjualan seperti pasar tradisional sulit terealisasi," kata Camat Jatinangor, Nandang Suparman, S.Sos., M.Si. kepada "GM" di sela-sela peninjaunan pengerukan Sungai Cikeruh di Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Selasa (18/10). Menurut Nandang, para pedagang tradisional biasanya menggelar lapak dan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah Jatinangor. Tapi meski tidak ada pasar, keberadaan pedagang sangat dibutuhkan. "Bila pedagang menggelar dagangan seperti di pasar tradisional kemungkinan sulit terwujud karena dampaknya kemacetan dan masalah kebersihan juga akan menjadi kendala tersendiri. Saat ini pun Pasar Loji di kawasan Kampus ITB masih diperdebatkan," kata Nandang. Pihaknya mengaku menyambut baik keinginan para pedagang eks Pasar Cileunyi untuk berjualan di wilayah Jatinangor. Informasi tersebut telah diterimanya. Namun hingga saat ini ia belum bisa memberikan keputusan karena penanganan masalah ini melibatkan banyak pihak. "Saya sudah mendengar keinginan eks pedagang Pasar Cileunyi untuk berjualan di ruko dekat Plaza Padjadjaran. Pemilik bangunan dan lahan juga sudah menyampaikan langsung," katanya. Tapi bila kawasan tersebut berubah fungsi menjadi pasar tradisional pihaknya tidak akan mengizinkan. Lain halnya jika mereka berniat menjadikannya sebagai pasar modern. "Kawasan Jatinangor meski tidak memiliki pasar, namun sebagaimana rencana tata ruang kini lebih fokus pada pasar modern," tandas Nandang. Dikatakan sudah ada investor yang datang untuk merencanakan kawasan Cibeusi sebagai pasar modern. "Investor untuk pasar modern di Jatinangor sudah ada yang datang. Kami tinggal menunggu kepastian saja," jelasnya. (B.46)**

Kusye, "Saung Budaya Sunda Kudu Disalametkeun"

Berita Seputar Jatinangor Selasa, 18 Oktober 2011 Kusye, "Saung Budaya Sunda Kudu Disalametkeun" JATINANGOR,(GM)- Pentolan D'Bodors, Kusye sangat berharap, Saung Budaya Sunda (Sabusu) di Jatinangor, Kab. Sumedang bisa segera diselamatkan. Sebab saat ini saung budaya telah beralih fungsi. Jika semula diproyeksikan menjadi sentra budaya Sunda, kini selain lahannya jadi area rental mobil, bangunannya pun menjadi rumah makam. "Uing tos lami prihatin ningali Sabusu beralihfungsi jadi rumah makan. Sok sanajan ngumbara di Jatinangor, lahir mah di Kota Bandung, tapi uing pan warga Jabar, wajar lamun peduli ka Sabusu. Pokona Sabusu kudu disalametkeun," katanya kepada "GM" pada reuni Karang Taruna angkatan 1970-1971 RW 05, Kel. Babakasari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung di Kompleks Sukaasih, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (16/10). Menurut warga Kompleks Puskopad, Desa Cipacing, Kec. Jatinangor ini, agar Sabusu terselamatkan, harus ada kepedulian dari semua pihak. Baik para seniman dan budayawan Sunda, masyarakat, Paguyuban Warga Jatinangor (PWJ), LSM, wartawan maupun pemerintah. "Lamun pihak-pihak terkait tetep cicing, alias tak peduli, tong diharep Sabusu bakal rubah. Lamun diantep, Sabusu bakal amburadul, antuknya budaya Sunda kalunta-lunta. Tapi uing percaya kabeh pihak, utamana Pemprov Jabar jeung Pemkab Sumedang peduli," harap anggota D'Bodors yang mengaku ikut digembleng Karang Taruna RW 05 Babakanasari, Kiaracondong tahun 1970-1971 ini. Dikatakan Kusye, Sabusu bisa menjadi ikon Jatinangor dan melestarikan budaya Sunda. "Saat ini saya benar-benar prihatin, kemajuan teknologi dan masuknya budaya modern berdampak pada budaya kita sendiri. Kini banyak kesenian dan budaya Sunda yang termarginalkan, bahkan megap-megap dan nyaris punah," katanya. Selain bisa jadi sentra budaya Sunda, jika dikelola secara profesional, Sabusu bisa menjadi sentra kerajinan dan makanan tradisional khas Jatinangor dan Sumedang. "Banyak produk kerajinan dan makanan tradisonal bisa dilestarikan dan dikembangkan di Sabusu. Misalnya wayang golek dan senapan khas Cipacing. Belum lagi produk kesenian dan makanan trasisional lainnya," katanya. Dikatakan Kusye, untuk menyelamatkan Sabusu, dirinya kini telah berencana untuk melakukan pendekatan dan dialog dengan sejumlah pihak, terutama para seniman, budayawan, dan LSM, termasuk PWJ. "Pada intinya, semua pihak harus menyamakan persepsi agar keberadaan Sabusu segera terselamatkan. Sayang jika Sabusu lenyap begitu saja," katanya. (B.27)**

Susunan Kabinet Hasil Reshuffle Presiden SBY

Susunan Kabinet Hasil Reshuffle Presiden SBY Presiden SBY akhirnya mengumumkan secara resmi hasil reshuffle kabinet. SELASA, 18 OKTOBER 2011, 20:35 WIB Ismoko Widjaya, Fadila Fikriani Armadita Presiden SBY (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan secara resmi susunan kabinet hasil reshuffle atau perombakan kabinet. Presiden SBY ingin formasi menteri baru ini dapat meningkatkan kinerja. "Berikut ini pejabat baru yang ada di jajaran kabinet, ataupun pejabat baru pada tingkat wakil menteri," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011. Berikut susunan lengkap menteri yang akan bersama Presiden SBY sampai 2014. 1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto (tetap) 2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa (tetap) 3. Menko Kesra: Agung Laksono (tetap) 4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi (tetap) 5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi (tetap) 6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa (tetap) 7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro (tetap) 8. Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsuddin (baru) 9. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo (tetap) 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik (baru) 11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat (tetap) 12. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (baru) 13. Menteri Pertanian: Suswono (tetap) 14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan (tetap) 15. Menteri Perhubungan: EE Mangindaan (baru ) 16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sharif Cicip Sutardjo (baru) 17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar 18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto (tetap) 19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih (tetap) 20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh (tetap) 21. Menteri Sosial: Salim Segaf Al Jufrie (tetap) 22. Menteri Agama: Suryadharma Ali (tetap) 23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu (baru) 24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring (tetap) 25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Gusti Muhammad Hatta (baru) 26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan (tetap) 27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Berth Kampbuaya (baru) 28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar (tetap) 29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar (baru) 30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini (tetap) 31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana (tetap) 32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Dahlan Iskan (baru) 33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Djan Faridz (baru) 34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng (tetap) Wakil-Wakil Menteri baru: 1. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nurianti 3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim 4. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo 5. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar 6. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi 7. Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin 8. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti 9. Wakil Menteri Luar Negeri Wardana 10. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar 11. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo 12. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar 13. Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana Wakil Menteri lama: 1. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 2. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun 3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono 4. wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo 5. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati 6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 7. Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal Kepala Badan Intelijen Negara 1. Letjen TNI Marciano Norman • VIVAnews

Meski Pihak ITB Jatinangor Mengaku Terusik Pedagang Pasar Kaget Loji Tetap "Cuek"

Berita Seputar Jatinangor Senin, 17 Oktober 2011 Meski Pihak ITB Jatinangor Mengaku Terusik Pedagang Pasar Kaget Loji Tetap "Cuek" MESKI sejumlah pengelola kampus ITB Jatinangor, Kab. Sumedang mengaku terusik dengan keberadaan pasar kaget Loji yang marak di sekitar kampus ITB (sebelumnya, Unwin), namun hingga kini para pedagang tetap cuek. Bahkan pasar yang beraktivitas setiap hari Minggu pagi hingga siang ini kian ramai. Para pedagang kali lima yang berjumlah lebih dari 1.400 , bukannya tidak tahu persoalan yang kini berkembang. Namun karena sudah merasa nyaman dan menjanjikan, mereka tenang-tenang saja. Padahal sejumlah pengelola ITB Jatinangor mengatakan Pasar Loji membuat kampus kumuh dan memicu kemacetan lalu lintas. "Telah lama para pedagang mendengar pihak ITB mengaku terganggu keberadaan Pasar Loji ini, bahkan katanya ITB akan mengusir kami. Tapi ya kami tetap berdagang saja. Pengusiran 'kan urusan pemerintah dan ada Paguyuban Warga Jatinangor (PWJ) yang mengelola pasar ini," ungkap Sutati (52), pedagang sawo asal Kp. Citali, Kec. Jatinangor, kepada "GM", Minggu (16/10). Para PKL Pasar Loji bukan hanya datang dari Jatinangor, tapi juga Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, dan Majalaya, Cicadas Bandung, dan Subang. Sedangkan pengunjung datang dari Jatinangor, Cileunyi, Rancaekek, Cibiru hingga Ujungberung. Beberapa pedagang yang ditemui "GM" mengatakan, jika ITB "mengusir", mereka siap pasang badan. "Terus terang saja, jika ITB mengusir, kami siap pasang badan karena ini menyangkut perut. Kami minta dengan sangat, cari solusi agar ribuan pedagang selamat," tutur Dadang (39) dan Wawan (40), pedagang pakaian anak-anak. Sebelumnya, Camat Jatinangor, Nandang Suparman mengatakan, terkait keberadaan Pasar Loji, pihaknya menunggu kebijakan dan keputusan ITB. "Itu wewenang ITB karena Pasar Loji lahannya milik ITB (Pemprov Jabar). Hanya, kami akan terus melakukan upaya dengan musyawarah dan koordinasi bersama sejumlah pihak, di antaranya ITB dan PWJ. Tapi hingga saat ini belum menghasilkan solusi terbaik," katanya. Sementara itu, Sekretaris PWJI, Atep Somantri ketika dimintai komentarnya mengatakan, semua pihak harus bijak dan duduk bersama. "Perlu diingat, Pasar Loji sangat berpotensi untuk jadi pasar wisata. Untuk itu, semua pihak harus bijak dan duduk bersama. Bahkan kami minta Pemprov Jabar turun tangan," katanya. (iis.job/a.r. rohim/”GM”)**

220 Rumah di Cimanggung Tak Layak Huni

Berita Seputar Jatinangor Senin, 17 Oktober 2011 220 Rumah di Cimanggung Tak Layak Huni CIMANGGUNG,(GM)- Di Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang sekitar 220 unit rumah tergolong tak layak huni. Rumah-rumah tersebut tersebar di 11 desa dan diusulkan untuk diperbaiki dalam program Pemkab Sumedang dalam meningkatkan kesejahteraan warga pra-sejahtera atau kurang mampu. Selain itu, diusulkan pula bantuan siswa kurang mampu duduk tingkat SD, SMP, dan SMA di wilayah Kec. Cimanggung. "Untuk mengawasi program tersebut, selain melibatkan pemerintah setempat, diharapkan pihak terkait turut serta dan terlibat langsung dalam pengawasannya. Diharapkan pelaksanaannya bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran," kata Camat Cimanggung, Asep Aan Dahlan melalui Kasi Sosial, H. Agus Munajat kepada wartawan di Kec. Cimanggung, Jumat (14/10). Menurut Agus, melalui program sosial yang digulirkan pemerintah, ada sejumlah rumah tidak layak huni yang rencananya akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan guna melakukan rehab atau perbaikan rumah hingga betul-betul layak huni. Untuk membangun rumah tidak layak huni itu digunakan dana infak yang dikelola badan amil zakat (BAZ). Agus menjelaskan, dari data yang ada, satu rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki, yaitu milik Ny. Utik (55), warga Dusun Ciseupan, RT 03/RW 04, Desa Sindulang, Kec. Cimanggung. Bantuan yang digulirkan untuk memperbaiki rumah tersebut senilai Rp 2 juta. "Rumah milik Ny. Utik itu diperbaiki dari dana bantuan infak Rp 1.000 melalui program BAZ tadi," katanya. Ratusan rumah yang tak layak huni tersebut akan diajukan untuk mendapatkan bantuan rehab melalui program BAZ. Selain itu akan diajukan melalui program lain yang ada di tingkat Pemkab Sumedang. Di antaranya program keluarga harapan (PKH), raskin, Jamkesmas (pusat), dan Jamkesda (daerah). (B.105)**

Pajak Kos Belum Disosialisasikan

Berita Seputar Jatinangor Jumat, 14 Oktober 2011 Di Wilayah Jatinangor Pajak Kos Belum Disosialisasikan JATINANGOR,(GM)- Pihak kantor Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang hingga kini belum mendapat perintah khusus sosialisasi penerimaan pajak tempat kos. Meski retribusi dari tempat kos tersebut akan menjadi aset Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sumedang. "Di Jatinangor, kita belum melakukan penerimaan pajak tempat kos karena belum ada perintah dari Pemkab Sumedang," kata Camat Jatinangor, Nandang Suparman, S.Sos., M.Si. saat dikonfirmasi "GM" di sela-sela mengikuti saba desa bersama Wagub Jabar, H. Dede Yusuf di kantor Kec. Jatinangor, Kamis (13/10). Menurut Nandang, pihaknya belum melakukan sosialisasi kepada warga dan pemilik tempat kos terkait pajak penghasilan. "Kita belum melakukan langkah seperti itu, mengingat bukan kewenangan kecamatan, tetapi menjadi ranah Pemkab Sumedang. Bahkan kita juga belum melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada para pemilik tempat kos," katanya. Sensus Sebelumnya, kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menggelar sensus pajak di Jatinangor Town Square (Jatos) dengan objek para pemilik toko. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Desi Ekaputri menyatakan, sensus pajak merupakan tindak lanjut dari arahan presiden dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. "Dalam kesempatan itu Presiden menginstruksikan untuk mengoptimalkan raihan pajak. Sensus pajak yang digelar di Jatos merupakan langkah awal program nasional sensus pajak yang digelar di Kabupaten Sumedang," katanya. Selain Jatinangor, lanjut Desi, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kec. Tanjungsari, Cimanggung, Sumedang Selatan, dan Kec. Sumedang Utara. Objek yang menjadi lokasi sensus pajak yaitu sentra-sentra kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan yang dilakukan di Jatos misalnya, petugas dari kantor pelayanan pajak antara lain melakukan pengecekan nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor rekening listrik, dan data omzet. "Petugas yang diterjunkan saat sensus pajak 12 orang per hari," kata Desi. Sementara itu, pemilik toko Pondok Kerudung Hasanah di Jatos, Eri Sudrajat (50) membenarkan adanya penyelenggaraan sensus pajak tersebut. "Terus terang, saya tidak terkejut saat petugas dari kantor pelayanan pajak melakukan sensus. Semua informasi yang diminta saya sampaikan apa adanya," katanya. Hal senada disampaikan pemilik toko lainnya, Ben (27). "Setelah petugas sensus menjelaskan maksud sensus, saya memberikan semua data yang diminta," katanya.

Wagub, "Jatinangor Layak Miliki RTH"

Berita Seputar Jatinangor Jumat, 14 Oktober 2011 Wagub, "Jatinangor Layak Miliki RTH" JATINANGOR,(GM)- Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang kini telah jadi kawasan pendidikan sudah layak memiliki ruang terbuka dan hijau (RTH) atau ruang publik untuk meminimalisasi munculnya kegiatan melanggar norma. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Dede Yusuf di sela-sela kunjungan saba desa di Kec. Jatinangor, Jalan Raya Jatinangor, Kab. Sumedang, Kamis (13/10). Rangkaian saba desa Dede Yusuf ini, diantar sejumlah penggemar motor trail yang ke sejumlah desa dengan start dari kantor Kec. Jatinangor. Menurut Dede Yusuf, kondisi Jatinangor saat ini penuh sesak oleh para pendatang dan didominasi para mahasiswa. Untuk itu pantas lagi bila Jationangor memiliki sarana ruang publik. "Bagaimanapun kawasan Jatinangor sudah menjadi kawasan maju dan sebagai penyangga daerah provinsi. Jatinangor layak miliki RTH yang sangat memadai," katanya. Sementara terkait adanya usulan tokoh masyarakat Jatinangor agar lahan milik Pemprov Jabar digunakan untuk kepentingan ruang publik, Dede Yusuf menyatakan, tidak bisa diputuskan begitu saja karena harus menempuh mekanisme yang benar. "Apa pun aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat Jatinangor, saya akan koordinasikan dulu sama Pak Gubernur karena tanah yang ada bukan milik pribadi tetapi milik negara," jelasnya. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Jatinangor, di antaranya H. Dedep Hambali dan Dudi Supardi mengajukan proposal tentang penggunaan lahan milik pemprov untuk sarana publik. "Kami warga asli Jatinangor tahu betul seperti apa perkembangan dan kondisi Jatinangor saat ini, ruang publik benar-benar sangat dibutuhkan. Untuk itu, kami berharap Pak Wagub bisa mendorong pemerintah agar dapat mewujudkanya," ujar H. Dedep Hambali yang mewakili tokoh masyarakat lainnya. Selaku warga Jatinangor, dirinya merasa miris bila melihat keadaan Jatinangor yang hingga kini tidak memiliki alun-alun, mesjid besar ataupun terminal. "Jatinangor sebagai etalase Sumedang, masa tidak memiliki fasilitas tersebut," katanya. (B.46)**

Bobotoh Janji Dulu Izin Baru Diteken

Berita Seputar Jatinangor dari Harian Galamedia Kamis, 13 Oktober 2011 Bobotoh Janji Dulu Izin Baru Diteken SOREANG,(GM)- Polres Bandung belum mau menandatangani izin pertandingan Persib kontra Semen Padang, pada laga pertama Liga Prima Indonesia (LPI) 2011-2012, di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Kab. Bandung, Sabtu (15/10), sebelum ada jaminan dari para bobotoh untuk tidak berbuat onar, di dalam maupun di luar stadion. Untuk itu, Polres Bandung meminta bobotoh berkomitmen untuk menjaga dan membantu keamanan sebelum hingga sesudah pertandingan. Bahkan rencananya besok (hari ini, red) akan ada pertemuan dan pernyataan sikap antara bobotoh, Polres Bandung, dan tokoh masyarakat terkait pengamanan tersebut. Kapolres Bandung, AKBP Sony Sonjaya kepada "GM", Rabu (12/10) menuturkan, untuk pertandingan pembuka LPI antara Persib dan Semen Padang, pihaknya sudah menerima pengajuan izin keramaian dari penyelenggara. Meski demikian izin belum dikeluarkan sebelum para bobotoh berkomitmen akan menjaga keamanan dan ketertiban sebelum hingga selesai pertandingan. "Kita memang sudah menerima pengajuannya. Tapi kita akan undang dulu dari pihak penyelenggara, bobotoh maupun tokoh masyarakat. Kalau semua sudah berkomitmen akan menjaga situasi kantibmas, kita akan keluarkan izin," katanya. Menurut Sony, komitmen ini diperlukan karena pihaknya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan anarkis para bobotoh. Selain merugikan masyarakat, juga merugikan Persib. "Kalau terjadi tindakan tidak terpuji seperti melakukan perusakan fasilitas umum ketika akan menuju stadion atau pulang maupun saat pertandingan, tentu akan merugikan semua termasuk Persib juga. Sebab bisa saja laga pertandingan Persib ke depannya tanpa penonton bahkan tidak diizinkan lagi main di Stadion Si Jalak Harupat," katanya. 1.100 personel Sementara terkait pengamanan, Sony mengatakan, pihaknya akan menurunkan 1.100 personel dari Polres Bandung ditambah bantuan dari Polda Jabar. "Namun untuk jumlah totalnya setelah kami menggelar rapat koordinasi besok. Tentunya pengamanan akan dilakukan di luar dan di dalam stadion," ujarnya. Sedangkan salah seorang pentolan Viking Persib Fans Club, Yana Umar menyatakan siap membantu aparat keamanan untuk kelancaran laga perdana Persib, Sabtu mendatang. "Demi Persib kita siap membantu. Seluruh distrik Viking juga telah diberi arahan agar bisa menjaga anggotanya untuk tidak melanggar hukum," katanya ditemui di Kafe Persib, kemarin. Bahkan Yana meminta agar aparat keamanan bertindak tegas terhadap para bobotoh yang dianggap bertindak anarkis atau melanggar hukum karena mereka hanya akan merugikan Persib. "Jadi kalau memang ada bobotoh yang melanggar hukum, mulai dari ugal-ugalan di jalan, naik ke atas kendaraan atau bahkan melakukan tindakan anarkis, polisi harus menindak tegas. Itu bukan hanya akan merugikan Persib, tetapi juga masyarakat lainnya," kata Yana. Dipantau AFC Sementara itu, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Risha Adi Wijaya memastikan, laga perdana Persib kontra Semen Padang di Stadion Si Jalak Harupat akan menjadi cerminan bangsa Indonesia. Pasalnya pada laga ini akan dipantau langsung AFC. Pada laga ini, sejumlah syarat dalam sebuah pertandingan sepak bola tingkat Asia harus dipenuhi. Mulai dari doping room, media center hingga keamanan selama pertandingan. "Pertandingan Persib kontra Semen Padang akan dilaporkan ke AFC untuk dinilai terkait kemungkinan klub Indonesia untuk masuk level Champions Asia. Laga ini akan menjadi cerminan Indonesia bagi AFC," katanya. (B.97/B.98/B.115)**

7.600 Balita Sasaran PIN Jatinangor

Berita Seputar Jatinangor dari Harian Galamedia Kamis, 13 Oktober 2011 7.600 Balita Sasaran PIN Jatinangor JATINANGOR,(GM)- Sebanyak 7.600 balita usia 0-59 bulan di Jatinangor, Kab. Sumedang akan menjadi sasaran Pekan Imunisasi Polio (PIN) yang digelar pada 18 - 24 Oktober mendatang. Dalam kegiatan PIN tersebut petugas menargetkan raihan angka di atas 90 persen. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Puskesmas Jatinangor, Hidayat kepada wartawan, usai sosialisasi PIN 2011 di Aula Kantor Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Selasa (11/10). Menurut Hidayat, warga Jatinangor usia 0 - 59 bulan wajib diimunisasi. Untuk imunisasi campak sasarannya 6.257 balita. "Kami berharap PIN tahun ini diikuti semua balita di Jatinangor seperti tahun sebelumnya. PIN ini gratis," ujarnya. Dikatakan Hidayat, PIN untuk wilayah Jatinangor akan dicanangkan di RW 09 Desa Cibeusi, 18 Oktober mendatang. Pada hari yang sama, PIN juga dilaksanakan di Desa Hegarmanah. "Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh di 12 desa di Kec. Jatinangor," terangnya Hidayat berharap PIN diikuti seluruh balita yang berdomisili di Jatinangor. Petugas juga akan melakukan sweeping bagi balita yang belum mengikuti PIN pada jadwal yang sudah ditetapkan. Sweeping dilakukan lima hari mulai 26 - 30 Oktober mendatang. PIN dilaksanakan di 122 pos PIN yang berada di 12 desa di Jatinangor dengan dibantu 72 petugas Puskesmas Jatinangor seperti perawat dan bidan desa. "Kami minta warga jangan ragu-ragu mengikuti PIN. Tidak ada efek samping dari imunisasi polio ataupun campak ini," katanya. Sementara Camat Jatinangor Nandang Suparman melalui Sekretaris Camat, Juni Sujatniko mengatakan, sosialisasi yang diikuti kepala desa dan kader PKK di Kec. Jatinangor diharapkan membuat warga memahami arti penting imunisasi polio dan campak. Menurut Juni, sosialisasi bisa dilakukan melalui kegiatan pengajian atau pengumunan di majelis taklim. "Yang terpenting, masyarakat harus dibiasakan memelihara kebersihan lingkungan. Sebab penyakit seperi polio dan campak bersumber dari lingkungan yang tidak terawat," katanya. (B.46)**

Pelaku Curanmor Bonyok Dihakimi Massa

Berita Seputar Jatinangor dari Harian Galamedia Kamis, 13 Oktober 2011 Pelaku Curanmor Bonyok Dihakimi Massa JATINANGOR,(GM)- Ad (21), warga Desa Tarumajaya, Kec. Kertasari, Kab. Bandung babak belur dihakimi massa saat tertangkap basah mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol Z 4165 AJ di Kp. Gentramanah, Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Senin (10/10) pukul 15.00 WIB. Ad yang kini telah mendekam di ruang tahanan Polsek Jatinangor berusaha mencuri motor milik Hari Kusumah (21), warga Kp. Naregtog, Desa Cileles, Kec. Jatinangor. Ia diduga anggota sindikat curanmor spesialis roda dua yang sering melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Jatinango. Kapolres Sumedang AKBP Arman Achdiat melalui Kapolsek Jatinangor Kompol Sujoto membenarkan, Ad diamankan petugas, setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor. "Ad ditangkap warga saat mendorong motor Yamaha Jupiter hasil curiannya," kata Sujoto kepada wartawan di Mapolsek Jatinangor, Rabu (12/10). Sebelum dipetik dan dibawa kabur Ad, lanjut Sujoto, sepeda motor tersebut diparkir di sebuah tempat di Kp. Gentramanah. "Korban mengetahui motornya hilang setelah tidak menemukannya di tempat parkir. Korban pun sempat melakukan pencarian dan tidak jauh dari lokasi awal hilangnya motor, ia melihat pelaku mendorong motor miliknya. Selain itu, warga juga mengetahuinya. Saat itu juga korban berteriak maling dan sambil mengejar pencurinya," katanya. Di waktu berbeda, Senin (10/10) sore, Polsek Jatinangor pun mengamankan dua pencuri laptop milik Endang Wahyudin (57), warga Kp. Pondok Lestari, Desa Cikeruh, Kec. Jatinangor. Kedua tersangka Bo (21), warga Kp. Babakan Bandung, Kec. Tanjungsari, Kec. Sumedang dan Do (29), warga Sumatra yang mengaku baru dua hari tinggal di Jatinangor. Keduanya diringkus petugas karena kedapatan mencuri laptop milik Yuda (30) di sebuah tempat kos-kosan di Kp. Ciseke RT 02/RW 02 Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor. "Bo ternyata residivis kambuhan yang sering melakukan aksi serupa," kata Sujoto. (B.105)**

Jangan Coba-coba Sebarkan Judi Togel

Berita Seputar Jatinangor (diambil dari Harian Galamedia ) Rabu, 12 Oktober 2011 Jangan Coba-coba Sebarkan Judi Togel JATINANGOR,(GM)- Kapolsek Jatinangor, Kompol Sujoto menegaskan, jajaran Polsek Jatinangor tidak akan memberikan kesempatan kepada warga yang berusaha menjual dan mengedarkan kupon judi togel. Judi togel di kalangan masyarakat sudah jadi perhatian aparat kepolisian. "Kepada siapa pun saya tegaskan, jangan coba-coba menyebarkan kupon judi togel. Kami telah berkomitmen judi togel dari wilayah hukum Polsek Jatinangor akan dienyahkan. Sebab perjudian termasuk togel merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas," kata Sujoto kepada wartawan di Mapolsek Jatinangor, Selasa (11/10). Untuk mempersempit ruang gerak para pengedar kupon judi togel itu, jajaran Polsek Jatinangor telah menangkap Un (48), salah seorang pengedar. Warga Kp. Bojong Reungit, RT 02/RW 05, Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang ini tertangkap basah memasarkan kupon judi togel di rumahnya, Kamis (7/10) lalu. Menurut Sujoto, dari Un, polisi menyita barang bukti berupa buku rekap angka togel dan uang tunai Rp 218.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Un telah mendekam di ruang tahanan Mapolsek Jatinangor. Un akan dijerat pasal 303 KUHPidana tentang Perjudian dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun. Dikatakan Sujoto, sebelumnya aparat kepolisian mengalami kesulitan meringkus Un. Sebab Un memasarkan kupon judi togelnya dengan cara door to door kepada para pemesan. "Un sudah lama menjadi target operasi (TO) petugas Polsek Cileunyi. Namun akhirnya Un ditangkap saat sedang menjual kupon judi togel di rumahnya," katanya. Kepada petugas, Un berdalih hanya bertindak sebagai penjual. Sedangkan bandar sekaligus pemasoknya adalah Be, warga Kec. Nagreg, Kab. Bandung. Seusai diperiksa petugas, Un kepada wartawan mengaku membuka usaha judi togel di rumahnya sejak lima bulan lalu. Para pembelinya pun sebagian para pedagang yang dekat dengan tersangka di pasar dan di tempat lainnya. "Sebenarnya, saya hanya menjual. Pembeli tertarik membeli togel jika nomor undian yang mereka pasang tembus. Hadiahnya pun bisa berkali-kali lipat dari uang yang dipasang," kata ayah lima orang anak ini. (B.105/B.46)**

Pembangunan Interchange Tol Cisumdawu Terkendala Aset Desa

Berita Seputar Jatinangor (diambil dari harian Galamedia ) Rabu, 12 Oktober 2011 Pembangunan Interchange Tol Cisumdawu Terkendala Aset Desa JATINANGOR,(GM)- Dalam megaproyek pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) ternyata belum ada sosialisasi untuk wilayah Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Selain itu di Kec. Pamulihan, tetangga Kec. Jatinangor, aset desa yang akan dilalui tol ini ternyata belum dibebaskan. Terutama dalam penyelesaian pembangunan interchange Tol Cisumdawu. Camat Pamulihan, Bambang Rianto kepada wartawan, Selasa (11/10), membenarkan terus tertundanya penyelesaian pembangunan interchange Tol Cisumdawu di Kec. Pamulihan karena ada aset desa, seperti saluran air, jalan, dan pemakaman yang belum dibebaskan. "Ini jadi kendala karena pembebasannya masih menunggu izin gubernur," kata Bambang. Menurut Bambang, belum dibebaskannya lahan aset desa itu berdasarkan informasi yang didapat dari panitia pembebasan tanah (P2T). Karena belum ada izin yang dikeluarkan, sehingga belum ada pembayaran atau pembebasan lahan, di antaranya di Desa Citali, Cigendel, Pamulihan, dan Desa Ciptasari. "Hingga saat ini, kami belum menerima informasi kapan ada realisasi pembebasan maupun pembayaran tanah atau lahan yang menjadi aset desa. Aparat desa juga masih menunggu kejelasan atas rencana pembangunan Tol Cisumdawu yang menggunakan aset desa," katanya. Ia mengungkapkan, karena belum ada pembebasan aset desa, pengerjaan tol untuk sementara ditunda. "Kecuali yang sudah dibebaskan, bisa langsung dikerjakan," ucapnya. Sementara tanah milik warga, khususnya di Kec. Pamulihan, semuanya sudah dibebaskan. Bahkan, saat ini sedang memasuki tahap pembangunan. "Yang sudah dibayar secara otomatis kini masuk dalam tahap pengerjaan," katanya. Ia menjelaskan, aset desa yang belum dibebaskan di antaranya di Desa Pamulihan seluas 10 hektare. Salah satunya pemakaman umum. "Pihak kecamatan masih menunggu informasi rencana pembayaran ganti rugi aset desa tersebut," katanya. Staf Adcout PT Waskita Karya (WK), Atep Sapari mengatakan, megaproyek jalan Tol Cisumdawu hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan interchange di Desa Ciptasari dan Pamulihan, Kec. Pamulihan. Pengerjaan yang sama di Desa Gudang, Kec. Tanjungsari. "Namun pengerjaannya terhambat karena masih ada tanah milik warga yang belum selesai pembayarannya," katanya. Menurutnya, sejumlah warga sempat datang ke kantor PT WK untuk menanyakan pembebasan tanahnya. Padahal, pembebasan lahan bukan kapasitas PT WK untuk menjelaskannya karena ada pihak lain yang berkompeten. "Proyek pembangunan jalan ini sering terhenti karena ada warga yang protes mempertanyakan tanahnya yang belum dibebaskan," tambahnya. (B.105)**

Eksekusi Pasar Cileunyi Berlangsung 8 Jam Cileunyi Mencekam

Berita Seputar Jatinangor (dari Harian Galamedia ) Selasa, 11 Oktober 2011

A.R.ROHIM-YAYAN SOPYAN/"GM" EKSEKUSI pedagang Pasar Cileunyi yang dilakukan Satpol PP Kab. Bandung bersama aparat kepolisian, Senin (10/10), sempat mendapat perlawanan dari ibu-ibu pedagang. CILEUNYI,(GM)- Proses eksekusi relokasi pedagang pasar lama Cileunyi ke Pasar Sehat Cileunyi (PSC), Senin (10/10) sempat mencekam selama hampir delapan jam. Akibatnya, proses pemindahan yang semula dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB, baru terlaksana pukul 18.00 WIB. Berdasarkan pemantauan "GM" di lokasi, puluhan Satpol PP dan petugas instansi terkait yang datang ke lokasi mendapat perlawanan dari para pedagang. Sejak pagi hingga petang para pedagang bertahan di jalanan menuju pasar lama. Sejumlah pedagang perempuan membuat barikade, sementara para pedagang pria berupaya mempertahankan kios/lapaknya. Ketika sejumlah Satpol PP dan anggota kepolisian merangsek dan membuat blokade guna melaksanaan eksekusi, para pedagang mulai keluar dari kios/los dengan membawa berbagai senjata berupa bambu runcing, linggis, samurai serta benda tajam lainnya. Sesaat kemudian seorang aparat Satpol PP membacakan surat pemberitahuan berisi pemberitahuan agar para pedagang mengosongkan kios/los di lokasi pasar Cileunyi Kab. Bandung untuk pindah ke pasar baru. Namun pemberitahuan tersebut tidak digubris para pedagang. Suasana semakin riuh ketika pasukan Satpol PP dan aparat kepolisian saling berhadapan dengan para pedagang. Beruntung, suasana tersebut mampu diredam Kapolres Bandung, AKBP Sony Sanjaya yang meminta seluruh aparat tidak menggunakan senjata. "Tolong semua aparat keamanan tidak ada yang menggunakan senjata, begitu juga anggota Satpol PP. Kami minta para intelijen, begitu juga wartawan minta untuk siap-siap dengan kamera. Siapa yang membawa senjata nanti kita usut," katanya. Pernyataan tersebut juga disampaikan Kapolres Bandung kepada para pedagang yang membawa senjata tajam agar menyimpannya. "Kami ingatkan jangan sampai ada korban sesama warga," harap Sony. Mendengar penjelasan dari Kapolres tersebut, akhirnya para pedagang menyimpan senjata tajamnya. Dialog Sementara Wakil Bupati Deden R. Rumaji mengatakan, para pedagang diminta mengisi Pasar Sehat Cileunyi (PSC) mengingat lokasi pasar lama tersebut akan dijadikan fasilitasn umum lainnya. "Saya minta para pedagang untuk mengisi kios/los di PSC secara cuma-cuma selama 6 bulan dulu. Malah pedagang asongan juga dipersilakan untuk mengisinya," katanya. Tawaran tersebut mendapat sambutan dari para pedagang. Mereka meminta pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian dan ditandatangani pemkab, perwakilan pedagang, dan pihak pengembang. Insiden Pelaksanaan eksekusi juga memakan korban salah seorang anggota Satpol PP Kab. Bandung, Asep Mulyana (35). Ia babak belur dihajar massa yang beringas ketika akan menjelaskan hasil kesepakatan kepada para pedagang Pasar Cileunyi. Asep mengalami luka parah di bagian kepala dan kedua lengannya akibat pukulan tangan kosong serta hantaman balok kayu. Kejadian bermula sekitar pukul 17.45 WIB ketika massa memblokade benteng pasar berupa timbunan sampah yang berada di belakang Pasar Cileunyi. Mereka berupaya menghadang backhoe yang siap menggusur tumpukan sampah. Namun tiba-tiba dari arah kiri massa, muncul seseorang berseragam Satpol PP yang digandeng dua orang dari tim kuasa hukum pedagang pasar. Sontak massa yang kalap karena akan digusur menyerang petugas Satpol PP tersebut secara bertubi-tubi. Sementara Kepala Bidang Penyidikan dan Operasi Satpol PP Kabupaten Bandung, Hilman Kadar mengakui, salah satu anggotanya menjadi korban tindak kekerasan massa. "Memang benar, itu salah satu anggota saya. Setelah dipukuli ia dibawa ke Rumah Sakit AMC karena mengalami luka berat di bagian kepala," katanya. Hilman yang memimpin proses eksekusi relokasi tersebut tidak tahu persis kronologi kejadian yang menimpa anggotanya itu. "Saya sendiri tidak tahu persis kejadiannya, malah baru tahu laporannya dari wartawan," katanya. Menyinggung adanya aksi pemukulan terhadap anggota Satpol PP Kab. Bandung, Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji menyesalkan kekerasan dalam proses pemindahan pedagang Pasar Cileunyi ke Pasar Sehat Cileunyi ini. Wabup meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku pemukulan anggota Satpol PP tersebut. "Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kok begitu teganya mereka memukuli anggota Satpl PP yang tadinya akan menjelaskan hasil kesepakatan dengan pedagang yang di depan," ujarnya. Pihaknya kini telah menangani korban yang terpaksa mendapat lima jahitan di kepala dan 10 jahitan di kedua lengan tersebut. "Kami sudah tangani korban. Saya minta kepolisian memproses kejadian ini," tandasnya. (B.46/iis.job)**

Gubernur Belum Tahu Foto Syur Pejabat-Caddy BGG

Berita Seputar Jatinangor

Antara – Sel, 4 Okt 2011 KONTEN TERKAIT Perbesar Foto Gubernur Belum Tahu Foto Syur Pejabat-Aaddy BGG Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyatakan dirinya belum mengetahui dan menerima laporan mengenai foto-foto syur yang diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dengan seorang "Caddy" BGG Jatinangor. "Kita belum dapat laporan resminya seperti apa," kata Ahmad Heryawan, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, Selasa. Kabar mengenai adanya foto syur pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dengan "Caddy" berinisial AY tersebut mulai heboh diberitakan media lokal Bandung dan Sumedang sekitar dua minggu lalu. Menurut Heryawan, jika memang ada pejabat atau PNS di lingkungan Pemprov Jabar yang melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut maka akan diberi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Yang jelas siapa pun diantara para pejabat kalau melakukan hal atau tindakan tersebut tentu harus diberikan sanksi. Ada sanksinya nanti sesuai undang-undangan ke-PNS-an" kata Ahmad Heryawan. Hal serupa diutarakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin. M Solihin mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui siapa pejabar Pemprov Jabar yang dituduhkan Caddy BGG telah melakukan tindakan tidak terpuji itu. Menurutnya, jika si pejabat tersebut benar sebagai pelaku di dalam foto syur tersebut maka pihaknya akan menindak tegas sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

PMI Berbasis Desa

Berita Seputar Jatinangor ( diambil dari Harian Galamedia ) Senin, 10 Oktober 2011 PMI Berbasis Desa SUMEDANG,(GM)- Guna mengantisipasi dan mempercepat proses penanganan bencana di tengah masyarakat, penting untuk dibentuk Palang Merah Indonesia (PMI) berbasis desa. Ketua PMI Provinsi Jawa Barat, Irjen Pol. (Purn.) Drs. H. Adang Rochjana kepada "GM", Minggu (9/10) mengatakan, latar belakang PMI berbasis desa adalah potensi bencana serta sumber masalah yang sering terjadi pada hakikatnya berada di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, jika jaringan PMI-nya kuat, upaya menghadapi dan menanggulangi bencana akan lebih efektif dan efisien. Juga memenuhi kriteria pencapaian kemampuan 3E, early detection, early warning, dan early action. "Dengan terbentuknya PMI berbasis desa ini, berbagai fenomena alam yang dapat mengakibatkan bencana dapat terdeteksi, terantisipasi, dan tertangani secara dini. Untuk mewujudkan semua ini, jaringan PMI di tingkat desa sangat penting," tandasnya. Agar program tersebut bisa berjalan baik, kepengurusan PMI Provinsi Jabar mengeluarkan kebijakan untuk membuat pilot project PMI berbasis desa di Desa Galudra, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang. Pilot project ini akan sukses karena mendapat support positif pengurus dan relawan PMI Cabang Sumedang serta kepala desa. "Kami akan membuat pilot project PMI berbasis desa di Desa Galudra. Komponen yang dilibatkan adalah tokoh pemuda dan aparat desa. Nantinya setelah berhasil sebagaimana yang diharapkan, program ini akan dikembangkan ke seluruh desa, khususnya di Jabar," paparnya. (B.108)**

Truk Tronton Terperosok Hantam Pagar Rumah

Berita Seputar Jatinangor diambil dari Koran Galamedia Senin, 10 Oktober 2011 Truk Tronton Terperosok Hantam Pagar Rumah JATINANGOR,(GM)- Truk tronton nopol D 9331 AC tanpa muatan terperosok ke bahu jalan dan menabrak pagar rumah di pinggir Jalan Raya Jatinangor-Tanjungsari, Kp. Cikuda RT 08/RW 02 Desa Hergarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Minggu (9/10) pukul 10.00 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Lakalantas itu telah ditangani Satlantas Polres Sumedang dibantu Polsek Jatinangor yang langsung menuju lokasi. Lakalantas tersebut sempat menjadi perhatian sejumlah warga. Meski tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas, antrean dan kepadatan kendaraan terlihat di jalur tersebut. Berbagai sumber yang dihimpun "GM" di lapangan menyebutkan, sebelum terperosok di bahu jalan, truk tersebut baru mengantar semen dari Sumedang. Saat itu, truk melaju dari arah Sumedang menuju Bogor. Setelah terperosok, truk selanjutnya menabrak pagar rumah hingga mengalami kerusakan cukup parah. Sebelumnya truk sempat menghindari motor dari arah berlawanan. Karena khawatir terjadi tabrakan, sopir berusaha membanting setir ke arah kiri. Akibatnya, truk terperosok dan menabrak pagar rumah. Belum diketahui kerugian akibat kecelakaan tersebut. Tetapi diperkirakan mencapai jutaan rupiah, karena ada bagian bodi bagian depan yang mengalami kerusakan. Termasuk kerusakan pagar rumah warga. Saksi mata sekaligus pemilik rumah, Wiwin (28) mengaku mendengar benturan cukup keras. Ketika dilihat, ternyata sebuah truk menabrak pagar rumahnya. "Begitu saya lihat ke depan rumah, ternyata ada truk tronton menabrak benteng pagar rumah saya," katanya kepada wartawan. Saat kejadian, ia berada dapur. "Saya kaget saat mendengar benturan keras yang berasal di depan rumah tersebut," katanya. Sopir truk, Firman Muhamirata (22) mengatakan, kecelakaan terjadi setelah dirinya menghindari motor. Menurut warga Kp. Cipalay RT 02/03, Desa Cijagang, Kec. Cikalong Kulon, Kab. Purwakarta ini, jika setir tidak dibanting ke kiri, truk bisa tabrakan dengan motor. "Saya menghindari motor yang melaju dari arah berlawanan. Ketika itu, saya membanting kemudi ke arah kiri," katanya. (B.105)**

Penyebaran HIV/Aids Merata di 26 Kecamatan

Berita Seputar Jatinangor Penyebaran HIV/Aids Merata di 26 Kecamatan › TJ Online - Kamis, 7 April 2011 | 18:33 WIB SUMEDANG, TRIBUN – Penyebaran penderita HIV/Aids saat ini sudah hampir merata di 26 kecamatan yang ada di Sumedang. Sebelumnya penyebaran virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia itu hanya ada di kawasan Jatinangor dan juga Sumedang kota. Saat ini jumlah penderita HIV/Aids itu sudah mencapai 139 orang dan delapan orang diantaranya balita. Dari jummlah 139 penderita itu sebanyak 80 persen positif Aids. Hanya saja sampai sekarang unit pelayanan konseling untuk mencegah penularan HIV/Aids ini berada di pusat kota saja dengan jumlah yang terbatas. Pelayanan konseling itu hanya ada di Dinas Kesehatan, RSU dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sekretaris Komisi Penanggulang Aids (KPA) Sumedang, dr Hilman Taufik mengatakan tahun ini KPA nasional mengucurkan bantuan Rp 100 juta per bulan untuk penanganan pencegahan penularan HIV/Aids. “Bantuan KPA nasional itu dikucurkan melalui organisasi non pemerintah atau NGO lokal,” kata Hilman yang dihubungi melalui ponselnya, Kamis (7/4). Hilman mengatakan jumlah penderita HIV/Aids merupakan fenomena gunung es. “Jadi lebih baik kalau data penderita HIV/Aids itu terungkap lebih banyak lagi supaya bisa terjangkau dan terawasi sehingga bisa mencegah sumber penularannya,” katanya.(std)

JATINANGOR INGIN MEMISAHKAN DIRI

Berita Seputar Jatinangor


JATINANGOR INGIN MEMISAHKAN DIRI: Keinginan warga Jatinangor dan Cimanggung untuk berpisah dari Sumedang mencuat dalam sidang paripurna DPRD, Kamis (6/10).
Ketua Fraksi Demokrat, Otong Dartum, menyampaikan keinginan warga Jatinangor dan Cimanggung untuk memisahkan diri disampaikan langsung kepada Bupati Sumedan, Don Murdono.
“Kuatnya tawaran untuk menjadi Kabupaten Bandung Timur sangat berpengaruh terhadap kondisi di Jatinangor dan Cimanggung, sehingga timbul keinginan untuk memisahkan diri,” kata Otong.
Menurut Otong, keinginan warga jatinangor dan cimanggung untuk memisahkan diri ini harus membuat sadar Pemkab Sumedang.
“Jatinangor dan Cimanggung itu penyumpang pendapatan asli daerah paling besar. Tapi infrastruktur di kedua wilayah ini belum diperhatikan,” ujarnya. (Tribun Jabar)

Unpad Terima Hibah Pendidikan Rp 2,89 Miliar dari Bank Mandiri

Berita Seputar Jatinangor (diambil dari Mahasiswa.com)

8 October, 2011
Bank Mandiri menyerahkan hibah pendidikan kepada Unpad sebesar Rp 2,89 miliar yang akan digunakan untuk beasiswa prestasi, renovasi sarana pendidikan, dan angkutan kampus. Hibah tersebut diserahkan pada kegiatan Mandiri Edukasi, wujud kesungguhan Bank Mandiri mencerdaskan anak negeri, di Grha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (7/10) ini.

Hibah pendidikan tersebut diserahkan oleh Direktur Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman, kepada pihak Unpad yang diwakili oleh Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Prof. Dr. Rina Indiastuti, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dr. Trias Nugrahadi, Sp. KN.

“Terima kasih kepada Bank Mandiri atas hibah yang diberikan kepada Unpad. Jika mengutip kata-kata Bapak Abdul Rachman, ini adalah jariyah. Semoga amal jariyah ini akan terus mengalir hingga ke akhirat kelak. Amin,” tutur Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia.

Kegiatan “Mandiri Edukasi” digelar secara serentak oleh Bank Mandiri di 14 universitas dan 198 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Unpad menjadi salah satu yang dipilih untuk wilayah Bandung. Seluruh jajaran direksi, group head, kepala wilayah dan lebih dari 1.000 pegawai Bank Mandiri memberikan kuliah dan pengajaran singkat seputar perbankan.

Hibah sebesar Rp 2,89 miliar tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama untuk beasiswa prestasi sebesar Rp 1,2 miliar bagi 20 mahasiswa selama empat tahun. Kedua, bantuan renovasi sarana pendidikan sebesar Rp 1,4 miliar, dan ketiga, bantuan untuk angkutan kampus sebesar Rp 298 juta.

Kuliah umum
Sementara dalam kuliah umumnya, Direktur Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman, mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam merespon segala perubahan dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Hal tersebut berlaku untuk diri sendiri, golongan, bisnis bahkan negara. Hanya yang peka terhadap perubahan saja yang bisa bertahan, tidak pula untuk yang terkuat.

“Kehidupan itu senantiasa selalu mengalami perubahan. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam merespon perubahan itu salah satunya bergantung oleh faktor kepemimpinan,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa Unpad yang memadati Grha Sanusi Hardjadinata, Kampus Unpad.

Abdul Rachman berpendapat, Indonesia sekarang telah mengalami banyak perubahan. Apalagi jika kita lihat pada sebelum era reformasi. Pilar-pilar penting seperti sistem demokrasi, unsur kebebasan pers dan penyampaian pendapat, serta industri media telah mengalami banyak transformasi yang sebelumnya terkekang dan dibatasi. Namun Abdul Rachman mengingatkan bahwa ada landasan yang harus diperhatikan demi kemajuan negara dan bangsa, sehingga Indonesia bisa diperhitungkan.

“Semangat nasionalisme diperlukan untuk membentuk karakter yang baik. Norma dan budaya yang diakui menjadi dasar dalam mengambil berbagai tindakan dan keputusan. Kendati Indonesia sudah mulai diperhitungkan, namun kita jangan berpuas diri dulu. Jalan kita masih panjang jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” ingatnya.

Untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera diperlukan sebuah pergerakan ke arah perubahan. Kita semua, termasuk mahasiswa adalah pionir dalam melakukan hal tersebut. Mahasiswa diwajibkan untuk tidak berdiam diri, tapi terus aktif dalam merespon perubahan itu. Abdul Rachman yakin Indonesia akan bisa berbicara lebih banyak di pentas dunia kelak.

Kepastian Tol Cisumdawu Dipertanyakan

Berita Seputar Jatinangor (diambil dari Harian Galamedia)
Sabtu, 08 Oktober 2011

JATINANGOR,(GM)-
Kepastian megaproyek pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) hingga saat ini masih dipertanyakan, terutama paa pemilik tanah. Selain belum ada sosialisasi, pembebasan tanah di Desa Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang pun masih terkatung-katung.

Semua ini terungkap pada rapat negosiasi yang ketiga kalinya di kantor Kepala Desa Margamulya, beberapa waktu lalu. Selain itu belum ada titik temu dalam penentuan harga tanah yang ditawarkan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) terhadap para pemilik lahan.

Lahan yang terkena proyek pembebasan pembangunan Tol Cisumdawu di Desa Margamulya seluas 15,6 hektare dan tersebar di 365 bidang lahan dengan kepemilikan 295 kepala keluarga. Lahan tersebut terdapat di Kp. Karanganyar, Jelekong, Cijolang, Sirnasari, dan Kp. Cijotanga.

Kepala Desa Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (7/10) membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan yang akan digunakan pembangunan Tol Cisumdawu di desanya itu. Ia berharap ada kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak.

"Jika memang sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan panitia beberapa waktu lalu, kami tetap menghargainya. Kini wajar jika banyak yang mempertanyalam kepastian proyek tol tersebut," katanya.

Warga yang menolak harga penawaran dari panitia ini lebih dari 50 persen. Kendati demikian, mereka berhak untuk menentukan sikap. "Kondisi di masyarakat sampai saat ini sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi jika ada yang mau menjual lebih dari harga yang ditawarkan panitia, itu haknya," katanya.

Tetapi berdasarkan informasi di lapangan, harga tanah mulai naik. Tetapi belum bisa dipastikan. "Jika informasi itu benar, diharapkan masyarakat tidak memaksakan diri bertemu Bupati Sumedang, apalagi kalau waktunya belum tepat," tuturnya.

Sebelumnya, masyarakat sempat melayangkan surat permohonan audiesi dengan Bupati Sumedang. Tetapi bukan untuk meminta kenaikan harga tanah yang terkena pembangunan tol.

"Masyarakat intinya ingin bersilaturahmi. Jangan sampai salah mengartikan. Tetapi dalam surat itu memang disampaikan kepada bupati tentang harga tanah yang saat ini belum disepakati," katanya.

Tetapi keinginan masyarakat untuk bertemu dengan Bupati itu belum tentu terwujud. "Mungkin saja, sepetinya masih menunggu jadwal yang tepat," pungkasnya. (B.105)*