Pengrajin Kayu Cibeusi

Berita Seputar Jatinangor JATINANGOR, KOMPAS.com — Kawasan Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak hanya dikenal sebagai kawasan pendidikan, tetapi juga pusat kerajinan tangan yang dikenal kawasan Cibeusi. Kerajinan tangan pembuatan patung dari kayu mahoni yang sudah lama ditekuni warga Cibeusi ini merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyang warga setempat. Hampir tiap rumah di Jalan Pengrajin Cibeusi Jatinangor memiliki sanggar kerajinan tangan. Di Cibeusi kerajinan tangan yang dapat ditemui berupa patung-patung kayu dalam berbagai jenis ukiran yang terbuat dari kayu mahoni. Selain patung-patung kayu, perajin Cibeusi juga memproduksi alat musik tradisional Sunda, suku Asmat hingga alat musik dari Suku Aborigin, Amerika Latin, dan Afrika. "Awalnya saya hanya melihat, kemudian saya coba membuat alat musik dari Afrika ini, namun ternyata saya bisa membuatnya dan orang-orang pun banyak yang suka," ucap Herman, perajin dari sanggar Balantrax. Hasil kerajinan masyarakat Cibeusi tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tetapi juga telah diekspor ke beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah. Namun, perajin masih mengandalkan pihak ketiga dalam mengekspor hasil kerajinannya. "Sejumlah pengusaha dari Jakarta memesan hasil kerajinannya untuk kemudian diekspor ke luar negeri," katanya. Selain itu, tiap bulannya para perajin mengirimkan karyanya ke Bali untuk diperlihatkan kepada wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Namun, sejumlah perajin pemula biasanya masih kesulitan dalam memasarkan karyanya, padahal kualitasnya dapat bersaing dengan perajin lainnya. Untuk itu dibutuhkan koperasi guna membantu perajin dalam memasarkan karyanya. "Saat ini koperasi sudah ada, namun tidak dapat membantu banyak para anggotanya karena sudah lama tidak bergerak, dan karena itu banyak perajin yang memilih berjalan sendiri-sendiri," kata Herman.

Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)-Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)- Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)** Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)**

BEM Unpad Kritisi Kinerja SBY-Boediono

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 BEM Unpad Kritisi Kinerja SBY-Boediono JATINANGOR,(GM)- Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung berkumpul di halaman kampus Unpad, Jatinangor, Kab. Sumedang, Rabu (19/10). Mereka menggelar mimbar bebas mengkritisi kinerja pasangan Susilo Bambang Yudoyon (SBY)-Boediono yang dinilai gagal dalam memimpin bangsa. Presiden BEM Unpad, Moch. Syahidi di sela-sela mimbar bebas mengajak para mahasiswa lainnya untuk turut serta mengikuti mimbar bebas di halaman pintu masuk Unpad. Para aktivis BEM Unpad tersebut sesekali melakukan orasi dan tak henti terus mengajak kepada para mahasiswa lainnya untuk turut bergabung. "Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang kini akan mengikuti ujian tengah semester (UTS), untuk mengikuti kegiatan mimbar bebas. Sekarang silhkan, ikuti UTS dengan baik sekaligus mencari nilai yang memuaskan agar ke depan mampu memimpin bangsa dengan baik," kata Moch. Syahidi. Kepada "GM" di sela-sela mimbar bebas, Syahidi mengatakan, ajakan kepada mahasiswa tersebut tak lain untuk membahas gerakan mahasiswa ke depan setelah kepemimpinan SBY-Boediono dianggap gagal. Selain orasi, sejumlah aktivis BEM Unpad pun memasang sejumlah spanduk berukuran besar di antaranya bertuliskan "Ibu Pertiwi Sakit karena Mahasiswa Kita Diam" dan "Jika Diam Berarti Mati, maka Mahasiswa Telah Mati". Masih menurut Syahidi, sejak gerakan reformasi gerakan mahasiswa seolah-olah terpecah dalam beberapa faksi. Makanya, ke depan mahasiswa kembali harus muncul revitalisasi gerakan. "Setidaknya ada empat isu utama yang disikapi rekan-rekan mahasiswa lainnya se-Indonesia, yakni korupsi atau bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," kata Syahidi. Salah seorang aktivis BEM Unpad lainnya, Dini Farid menyatakan, kepemimpinan SBY-Boediono yang telah berjalan 2 tahun dianggap gagal, mengingat banyaknya penderitaan terhadap rakyat. (B.46)**

Keruk Sungai Cikeruh Kupon Rp 5.000/Lembar Disebar

Berita Seputar Jatinangor Rabu, 19 Oktober 2011 Keruk Sungai Cikeruh Kupon Rp 5.000/Lembar Disebar JATINANGOR,(GM)- Kecemasan warga di empat desa Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang rutin terkena banjir akibat luapan Sungai Cikeruh, kini mulai berkurang. Masyarakat mulai mengantisipasi banjir melalui sosialisasi dengan kupon senilai Rp 5.000/lembar. "Kupon tersebut untuk biaya pengerukan sungai. Meski mendapat bantuan Pemkab Sumedang, warga harus terlibat langsung," kata ketua panitia pengerukan Sungai Cikeruh, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, H. Dedep Hambali kepada wartawan saat kunjungan Sekda Kab. Sumedang, H. Atje Arifin di Desa Cikeruh, Kec. Jatinangor, Selasa (18/10). Turut hadir pada kesempatan tersebut Camat Jatinangor Nandang Suparman, S.Sos., M.Si., Kapolsek Jatinangor Kompol Sujoto, dan Danramil Jatinangor Kapten (Inf.) Kusno serta unsur muspika lainnya. Menurut H. Dedep, Sungai Cikeruh senantiasa mengancam Desa Hegarmanah, Cikeruh, Sayang, dan Desa Mekargalih. "Pengerukan dilakukan di dua titik dengan dua beckhoe," ujarnya. Dikatakan H. Dedep, menjelang musim hujan warga cemas karena banjir biasanya menerjang. Namun pengerukan ini setidaknya mampu meminimalisasi banjir di musim hujan. "Pengerukan dimulai Sabtu (15/10) lalu dari Desa Hegarmanah dan diperkirakan selesai November mendatang," katanya. Pengerukan dimulai setelah ada bantuan sosial dari Pemkab Sumedang sebesar 150 juta. "Panitia tidak menutup sumbangan dari para donatur, termasuk warga yang menyebarkan kupon Rp 5.000/lembar," katanya. Sementara salah seorang tokoh masyarakat Jatinangor, H. Iing mengatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan pengerukan keoada warga di empat desa. (B.46)**

Jatinangor Tertutup bagi Pasar Tradisional

Berita Seputar Jatinangor Rabu, 19 Oktober 2011 Terkait Rencana Eksodus Pedagang Eks Pasar Cileunyi Jatinangor Tertutup bagi Pasar Tradisional JATINANGOR,(GM)- Keinginan sejumlah pedagang eks Pasar Cileunyi lama, Kab. Bandung untuk berjualan di dekat Plaza Padjadjaran, Desa Cibeusi, Jatinangor, Kab. Sumedang dengan cara menggelar lapak sulit terwujud. Sebab di wilayah Jatinangor kini sudah tidak ada ruang untuk pasar tradisional. "Kita menyambut baik sejumlah pedagang yang eksodus ke sini. Namun jika berjualan seperti pasar tradisional sulit terealisasi," kata Camat Jatinangor, Nandang Suparman, S.Sos., M.Si. kepada "GM" di sela-sela peninjaunan pengerukan Sungai Cikeruh di Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Selasa (18/10). Menurut Nandang, para pedagang tradisional biasanya menggelar lapak dan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah Jatinangor. Tapi meski tidak ada pasar, keberadaan pedagang sangat dibutuhkan. "Bila pedagang menggelar dagangan seperti di pasar tradisional kemungkinan sulit terwujud karena dampaknya kemacetan dan masalah kebersihan juga akan menjadi kendala tersendiri. Saat ini pun Pasar Loji di kawasan Kampus ITB masih diperdebatkan," kata Nandang. Pihaknya mengaku menyambut baik keinginan para pedagang eks Pasar Cileunyi untuk berjualan di wilayah Jatinangor. Informasi tersebut telah diterimanya. Namun hingga saat ini ia belum bisa memberikan keputusan karena penanganan masalah ini melibatkan banyak pihak. "Saya sudah mendengar keinginan eks pedagang Pasar Cileunyi untuk berjualan di ruko dekat Plaza Padjadjaran. Pemilik bangunan dan lahan juga sudah menyampaikan langsung," katanya. Tapi bila kawasan tersebut berubah fungsi menjadi pasar tradisional pihaknya tidak akan mengizinkan. Lain halnya jika mereka berniat menjadikannya sebagai pasar modern. "Kawasan Jatinangor meski tidak memiliki pasar, namun sebagaimana rencana tata ruang kini lebih fokus pada pasar modern," tandas Nandang. Dikatakan sudah ada investor yang datang untuk merencanakan kawasan Cibeusi sebagai pasar modern. "Investor untuk pasar modern di Jatinangor sudah ada yang datang. Kami tinggal menunggu kepastian saja," jelasnya. (B.46)**

Kusye, "Saung Budaya Sunda Kudu Disalametkeun"

Berita Seputar Jatinangor Selasa, 18 Oktober 2011 Kusye, "Saung Budaya Sunda Kudu Disalametkeun" JATINANGOR,(GM)- Pentolan D'Bodors, Kusye sangat berharap, Saung Budaya Sunda (Sabusu) di Jatinangor, Kab. Sumedang bisa segera diselamatkan. Sebab saat ini saung budaya telah beralih fungsi. Jika semula diproyeksikan menjadi sentra budaya Sunda, kini selain lahannya jadi area rental mobil, bangunannya pun menjadi rumah makam. "Uing tos lami prihatin ningali Sabusu beralihfungsi jadi rumah makan. Sok sanajan ngumbara di Jatinangor, lahir mah di Kota Bandung, tapi uing pan warga Jabar, wajar lamun peduli ka Sabusu. Pokona Sabusu kudu disalametkeun," katanya kepada "GM" pada reuni Karang Taruna angkatan 1970-1971 RW 05, Kel. Babakasari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung di Kompleks Sukaasih, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (16/10). Menurut warga Kompleks Puskopad, Desa Cipacing, Kec. Jatinangor ini, agar Sabusu terselamatkan, harus ada kepedulian dari semua pihak. Baik para seniman dan budayawan Sunda, masyarakat, Paguyuban Warga Jatinangor (PWJ), LSM, wartawan maupun pemerintah. "Lamun pihak-pihak terkait tetep cicing, alias tak peduli, tong diharep Sabusu bakal rubah. Lamun diantep, Sabusu bakal amburadul, antuknya budaya Sunda kalunta-lunta. Tapi uing percaya kabeh pihak, utamana Pemprov Jabar jeung Pemkab Sumedang peduli," harap anggota D'Bodors yang mengaku ikut digembleng Karang Taruna RW 05 Babakanasari, Kiaracondong tahun 1970-1971 ini. Dikatakan Kusye, Sabusu bisa menjadi ikon Jatinangor dan melestarikan budaya Sunda. "Saat ini saya benar-benar prihatin, kemajuan teknologi dan masuknya budaya modern berdampak pada budaya kita sendiri. Kini banyak kesenian dan budaya Sunda yang termarginalkan, bahkan megap-megap dan nyaris punah," katanya. Selain bisa jadi sentra budaya Sunda, jika dikelola secara profesional, Sabusu bisa menjadi sentra kerajinan dan makanan tradisional khas Jatinangor dan Sumedang. "Banyak produk kerajinan dan makanan tradisonal bisa dilestarikan dan dikembangkan di Sabusu. Misalnya wayang golek dan senapan khas Cipacing. Belum lagi produk kesenian dan makanan trasisional lainnya," katanya. Dikatakan Kusye, untuk menyelamatkan Sabusu, dirinya kini telah berencana untuk melakukan pendekatan dan dialog dengan sejumlah pihak, terutama para seniman, budayawan, dan LSM, termasuk PWJ. "Pada intinya, semua pihak harus menyamakan persepsi agar keberadaan Sabusu segera terselamatkan. Sayang jika Sabusu lenyap begitu saja," katanya. (B.27)**

Susunan Kabinet Hasil Reshuffle Presiden SBY

Susunan Kabinet Hasil Reshuffle Presiden SBY Presiden SBY akhirnya mengumumkan secara resmi hasil reshuffle kabinet. SELASA, 18 OKTOBER 2011, 20:35 WIB Ismoko Widjaya, Fadila Fikriani Armadita Presiden SBY (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan secara resmi susunan kabinet hasil reshuffle atau perombakan kabinet. Presiden SBY ingin formasi menteri baru ini dapat meningkatkan kinerja. "Berikut ini pejabat baru yang ada di jajaran kabinet, ataupun pejabat baru pada tingkat wakil menteri," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011. Berikut susunan lengkap menteri yang akan bersama Presiden SBY sampai 2014. 1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto (tetap) 2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa (tetap) 3. Menko Kesra: Agung Laksono (tetap) 4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi (tetap) 5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi (tetap) 6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa (tetap) 7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro (tetap) 8. Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsuddin (baru) 9. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo (tetap) 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik (baru) 11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat (tetap) 12. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (baru) 13. Menteri Pertanian: Suswono (tetap) 14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan (tetap) 15. Menteri Perhubungan: EE Mangindaan (baru ) 16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sharif Cicip Sutardjo (baru) 17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar 18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto (tetap) 19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih (tetap) 20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh (tetap) 21. Menteri Sosial: Salim Segaf Al Jufrie (tetap) 22. Menteri Agama: Suryadharma Ali (tetap) 23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu (baru) 24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring (tetap) 25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Gusti Muhammad Hatta (baru) 26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan (tetap) 27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Berth Kampbuaya (baru) 28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar (tetap) 29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar (baru) 30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faishal Zaini (tetap) 31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana (tetap) 32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Dahlan Iskan (baru) 33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Djan Faridz (baru) 34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng (tetap) Wakil-Wakil Menteri baru: 1. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nurianti 3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim 4. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo 5. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar 6. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi 7. Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin 8. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti 9. Wakil Menteri Luar Negeri Wardana 10. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar 11. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo 12. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar 13. Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana Wakil Menteri lama: 1. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 2. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun 3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono 4. wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo 5. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati 6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 7. Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal Kepala Badan Intelijen Negara 1. Letjen TNI Marciano Norman • VIVAnews

Meski Pihak ITB Jatinangor Mengaku Terusik Pedagang Pasar Kaget Loji Tetap "Cuek"

Berita Seputar Jatinangor Senin, 17 Oktober 2011 Meski Pihak ITB Jatinangor Mengaku Terusik Pedagang Pasar Kaget Loji Tetap "Cuek" MESKI sejumlah pengelola kampus ITB Jatinangor, Kab. Sumedang mengaku terusik dengan keberadaan pasar kaget Loji yang marak di sekitar kampus ITB (sebelumnya, Unwin), namun hingga kini para pedagang tetap cuek. Bahkan pasar yang beraktivitas setiap hari Minggu pagi hingga siang ini kian ramai. Para pedagang kali lima yang berjumlah lebih dari 1.400 , bukannya tidak tahu persoalan yang kini berkembang. Namun karena sudah merasa nyaman dan menjanjikan, mereka tenang-tenang saja. Padahal sejumlah pengelola ITB Jatinangor mengatakan Pasar Loji membuat kampus kumuh dan memicu kemacetan lalu lintas. "Telah lama para pedagang mendengar pihak ITB mengaku terganggu keberadaan Pasar Loji ini, bahkan katanya ITB akan mengusir kami. Tapi ya kami tetap berdagang saja. Pengusiran 'kan urusan pemerintah dan ada Paguyuban Warga Jatinangor (PWJ) yang mengelola pasar ini," ungkap Sutati (52), pedagang sawo asal Kp. Citali, Kec. Jatinangor, kepada "GM", Minggu (16/10). Para PKL Pasar Loji bukan hanya datang dari Jatinangor, tapi juga Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, dan Majalaya, Cicadas Bandung, dan Subang. Sedangkan pengunjung datang dari Jatinangor, Cileunyi, Rancaekek, Cibiru hingga Ujungberung. Beberapa pedagang yang ditemui "GM" mengatakan, jika ITB "mengusir", mereka siap pasang badan. "Terus terang saja, jika ITB mengusir, kami siap pasang badan karena ini menyangkut perut. Kami minta dengan sangat, cari solusi agar ribuan pedagang selamat," tutur Dadang (39) dan Wawan (40), pedagang pakaian anak-anak. Sebelumnya, Camat Jatinangor, Nandang Suparman mengatakan, terkait keberadaan Pasar Loji, pihaknya menunggu kebijakan dan keputusan ITB. "Itu wewenang ITB karena Pasar Loji lahannya milik ITB (Pemprov Jabar). Hanya, kami akan terus melakukan upaya dengan musyawarah dan koordinasi bersama sejumlah pihak, di antaranya ITB dan PWJ. Tapi hingga saat ini belum menghasilkan solusi terbaik," katanya. Sementara itu, Sekretaris PWJI, Atep Somantri ketika dimintai komentarnya mengatakan, semua pihak harus bijak dan duduk bersama. "Perlu diingat, Pasar Loji sangat berpotensi untuk jadi pasar wisata. Untuk itu, semua pihak harus bijak dan duduk bersama. Bahkan kami minta Pemprov Jabar turun tangan," katanya. (iis.job/a.r. rohim/”GM”)**

220 Rumah di Cimanggung Tak Layak Huni

Berita Seputar Jatinangor Senin, 17 Oktober 2011 220 Rumah di Cimanggung Tak Layak Huni CIMANGGUNG,(GM)- Di Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang sekitar 220 unit rumah tergolong tak layak huni. Rumah-rumah tersebut tersebar di 11 desa dan diusulkan untuk diperbaiki dalam program Pemkab Sumedang dalam meningkatkan kesejahteraan warga pra-sejahtera atau kurang mampu. Selain itu, diusulkan pula bantuan siswa kurang mampu duduk tingkat SD, SMP, dan SMA di wilayah Kec. Cimanggung. "Untuk mengawasi program tersebut, selain melibatkan pemerintah setempat, diharapkan pihak terkait turut serta dan terlibat langsung dalam pengawasannya. Diharapkan pelaksanaannya bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran," kata Camat Cimanggung, Asep Aan Dahlan melalui Kasi Sosial, H. Agus Munajat kepada wartawan di Kec. Cimanggung, Jumat (14/10). Menurut Agus, melalui program sosial yang digulirkan pemerintah, ada sejumlah rumah tidak layak huni yang rencananya akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan guna melakukan rehab atau perbaikan rumah hingga betul-betul layak huni. Untuk membangun rumah tidak layak huni itu digunakan dana infak yang dikelola badan amil zakat (BAZ). Agus menjelaskan, dari data yang ada, satu rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki, yaitu milik Ny. Utik (55), warga Dusun Ciseupan, RT 03/RW 04, Desa Sindulang, Kec. Cimanggung. Bantuan yang digulirkan untuk memperbaiki rumah tersebut senilai Rp 2 juta. "Rumah milik Ny. Utik itu diperbaiki dari dana bantuan infak Rp 1.000 melalui program BAZ tadi," katanya. Ratusan rumah yang tak layak huni tersebut akan diajukan untuk mendapatkan bantuan rehab melalui program BAZ. Selain itu akan diajukan melalui program lain yang ada di tingkat Pemkab Sumedang. Di antaranya program keluarga harapan (PKH), raskin, Jamkesmas (pusat), dan Jamkesda (daerah). (B.105)**

Pajak Kos Belum Disosialisasikan

Berita Seputar Jatinangor Jumat, 14 Oktober 2011 Di Wilayah Jatinangor Pajak Kos Belum Disosialisasikan JATINANGOR,(GM)- Pihak kantor Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang hingga kini belum mendapat perintah khusus sosialisasi penerimaan pajak tempat kos. Meski retribusi dari tempat kos tersebut akan menjadi aset Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sumedang. "Di Jatinangor, kita belum melakukan penerimaan pajak tempat kos karena belum ada perintah dari Pemkab Sumedang," kata Camat Jatinangor, Nandang Suparman, S.Sos., M.Si. saat dikonfirmasi "GM" di sela-sela mengikuti saba desa bersama Wagub Jabar, H. Dede Yusuf di kantor Kec. Jatinangor, Kamis (13/10). Menurut Nandang, pihaknya belum melakukan sosialisasi kepada warga dan pemilik tempat kos terkait pajak penghasilan. "Kita belum melakukan langkah seperti itu, mengingat bukan kewenangan kecamatan, tetapi menjadi ranah Pemkab Sumedang. Bahkan kita juga belum melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada para pemilik tempat kos," katanya. Sensus Sebelumnya, kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menggelar sensus pajak di Jatinangor Town Square (Jatos) dengan objek para pemilik toko. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Desi Ekaputri menyatakan, sensus pajak merupakan tindak lanjut dari arahan presiden dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. "Dalam kesempatan itu Presiden menginstruksikan untuk mengoptimalkan raihan pajak. Sensus pajak yang digelar di Jatos merupakan langkah awal program nasional sensus pajak yang digelar di Kabupaten Sumedang," katanya. Selain Jatinangor, lanjut Desi, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kec. Tanjungsari, Cimanggung, Sumedang Selatan, dan Kec. Sumedang Utara. Objek yang menjadi lokasi sensus pajak yaitu sentra-sentra kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan yang dilakukan di Jatos misalnya, petugas dari kantor pelayanan pajak antara lain melakukan pengecekan nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor rekening listrik, dan data omzet. "Petugas yang diterjunkan saat sensus pajak 12 orang per hari," kata Desi. Sementara itu, pemilik toko Pondok Kerudung Hasanah di Jatos, Eri Sudrajat (50) membenarkan adanya penyelenggaraan sensus pajak tersebut. "Terus terang, saya tidak terkejut saat petugas dari kantor pelayanan pajak melakukan sensus. Semua informasi yang diminta saya sampaikan apa adanya," katanya. Hal senada disampaikan pemilik toko lainnya, Ben (27). "Setelah petugas sensus menjelaskan maksud sensus, saya memberikan semua data yang diminta," katanya.