30 Balita Jatinangor Kekurangan Gizi

Berita Seputar Jatinangor JATINANGOR,(GM)- Sebanyak 30 dari 6.912 balita di Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, masuk kategori sangat kurang gizi. Angka ini mencapai 0,47% berdasarkan hasil kegiatan bulan penimbangan badan (BPB) tahun 2011 yang dilakukan setiap Agustus. Demikian disampaikan Kepala Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) Jatinangor, dr. Wara Pamungkas melalui petugas gizi, Piana saat ditemui "GM" di Puskesmas Jatinangor, Jalan Raya Jatinangor, Kab. Sumedang, Senin (20/2). Menurut Piana, sampai saat ini di wilayah Jatinangor belum ada kasus gizi buruk yang parah. "Balita-balita itu hanya kurang gizi atau sangat kurang gizi, tidak sampai menderita marasmus," katanya. Berdasarkan data yang dihimpun "GM", status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) dari 12 desa di Jatinangor, Desa Cilayung menyumbang angka tertinggi 5 balita sangat kurang gizi, sedangkan di Desa Cisempur dan Jatimukti tidak terdapat balita yang dengan kategori ini. Sementara untuk kategori kurang gizi, terdapat 600 orang dari 6.912 balita. Dalam kategori ini, Desa Cipacing yang paling banyak menyumbang angka, yaitu 79 balita dan Desa Jatimukti jadi yang paling sedikit menyumbang dengan angka dengan 27 balita. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kasus gizi buruk yang parah. "Balita tersebut hanya kurang gizi atau sangat kurang gizi, tidak sampai menderita marasmus," kata Piana. Salah satu faktor kurang gizi, lanjut Piana, disebabkan kekurangan berat badan bukan karena malnutrisi dan faktor penyakit lain. "Kurang gizi bisa karena penyakit lain yang mengakibatkan pertumbuhannya terhambat. Misalnya TBC atau meningitis," kata Piana. Dikakatan Piana, kurangnya berat badan bisa karena banyak faktor selain faktor ekonomi keluarga. Bisa jadi, balita susah makan atau orangtua kurang telaten dalam mengurus anaknya. "Biasanya ingin praktis, banyak orangtua akhirnya beli bakso untuk makan anaknya," kata Piana. Pada kesempatan tersebut Piana juga menyatakan, ada pula balita yang sering mengonsumsi makanan ringan manis yang membuatnya kenyang, sehingga balita menolak saat akan diberi makanan berat. Padahal, hal itu mengakibatkan asupan gizi yang tidak seimbang dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. (B.46/rrt.job)**

Terkait KPJ, Pemkab Dituntut Peduli

Berita Seputar Jatinangor Sabtu, 11 Februari 2012 Terkait KPJ, Pemkab Dituntut Peduli JATINANGOR,(GM)- Para wakil rakyat di DPRD dan Pemkab Sumedang, dituntut peduli dan terus mendorong serta memperjuangkan agar wacana pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) segera terbentuk. Pasalnya selain telah lama diwacanakan, anggaran yang telah dikeluarkan pun cukup besar. Demikian disampaikan, Dudi Supardi, S.T., salah seorang penggagas pembentukan KPJ, saat ditemui "GM" di Jatinangor, Jumat (10/2). Menurut Dudi, pihaknya pun berharap, terkait KPJ, Pemkab dan DPRD Sumedang menyikapinya sepenuh hati. "Perlu diketahui, munculnya gagasan pembentukan KPJ tersebut diawali oleh Forum Jatinangor tahun 2000 dan terus disosialisasikan. Bahkan dalam perjalanannya telah direspons oleh Kemendagri. Saat ini, tinggal mencari solusi untuk pembagian anggaran, kewenangan, dan pembagian struktural," katanya. Dikatakan Dedi, pembentukan KPJ bukan untuk memisahkan dari Kab. Sumedang. "Wacana KPJ mendapat dukungan sejumlah pihak dan 2006 telah dilakukan kajian akademis. Hanya, pascakajian akademis tersebut wacana KPJ jadi tak bergema lagi. KPJ tak bergema karena para pejabat di Sumedang khawatiran Jatinangor akan terpisah dari Kab. Sumedang," kata Dudi. Hal senada dilontarkan Agus Bustamil, salah seorang tokoh pemuda Jatinangor. Bahkan Agus menilai, terkait wacana KPJ, Pemkab dan DPRD Sumedang terkesan tidak sepenuh hati mewujudkanya. "Saya tahu persis, Rp 200 juta dari APBD telah dikucurkan terkait wacana KPJ tersebut," katanya. Menurut Agus, kajian akademis telah dilakukan Prof. Sadu. "Hasilnya, KPJ sudah layak dan memenuhi persyaratan. Hanya, mengapa hingga kini belum ada tanda-tanda KPJ segera terwujud, bahkan nyaris terlupakan," kata Sekretaris Karang Taruna Kec. Jatinangor ini. Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Bersatu Untuk Keadilan, Sitam Rasyid menyatakan, anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk wacana KPJ kini sia-sia. Bahkan bisa dikatakan pemborosan. "Sebaiknya, saat ini harus segera dibahas kembali draf KPJ oleh para elite politik. Kami khawatir jika KPJ hanya jadi wacana maka akan mengarah pada wacana pembentukan Kab. Bandung Timur (KBT) yang kini kian menguat," kata Sitam. (B.46)** link site : http://www.klik-galamedia.com/index.php?id=201202111644126

2 Lagi ApartemenT di Jatinangor

Berita Seputar Jatinangor INILAH.COM, Sumedang - Jatinangor kini makin banyak dilirik oleh para investor para pengembang properti, terutama untuk pembangunan apartemen. “Sudah ada investor yang tertarik dengan Jatinangor dan berencana akan membangun apartemen,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang Yosep Suhayat, di Gedung Negara, Selasa (3/1/2012). Menurut Yosef, lokasi yang sudah dibidik oleh investor adalah di kawasan sekitar Rumah Makan Suharti yang masuk kawasan Desa Hegarmanah. Sedangkan satu lagi di sekitar Kampus IPDN, Desa Cibeusi. “Lokasinya sudah dipilih dan investor sudah mengajukan perizinan, namun keluar atau tidaknya perizinan dari pemkab tergantung dari hasil survei, “ kata Yosef. Apartemen ini rencananya akan dibangun dengan 22 lantai sebanyak empat tower di atas lahan seluas empat hektare. Rumah susun ini akan berkonsep mewah dengan fasilitas yang serba lengkap. Sebelumnya, telah ada satu apartemen di kawasan pendidikan ini yaitu di Desa Hegarmanah yang pembangunannya dulu sempat menuai protes warga akibat ketakutan akibat masalah ketersediaan air. Menurut Yosef, di wilayah Jatinangor memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pembangunan rumah horizontal karena Jatinangor sudah padat, kecuali secara vertikal seperti apartemen.[jul]

GALAMEDIA - "Teror" Bom Hotel PK Jatinangor

GALAMEDIA - "Teror" Bom Hotel PK Jatinangor:

'via Blog this'

Pengrajin Kayu Cibeusi

Berita Seputar Jatinangor JATINANGOR, KOMPAS.com — Kawasan Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak hanya dikenal sebagai kawasan pendidikan, tetapi juga pusat kerajinan tangan yang dikenal kawasan Cibeusi. Kerajinan tangan pembuatan patung dari kayu mahoni yang sudah lama ditekuni warga Cibeusi ini merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyang warga setempat. Hampir tiap rumah di Jalan Pengrajin Cibeusi Jatinangor memiliki sanggar kerajinan tangan. Di Cibeusi kerajinan tangan yang dapat ditemui berupa patung-patung kayu dalam berbagai jenis ukiran yang terbuat dari kayu mahoni. Selain patung-patung kayu, perajin Cibeusi juga memproduksi alat musik tradisional Sunda, suku Asmat hingga alat musik dari Suku Aborigin, Amerika Latin, dan Afrika. "Awalnya saya hanya melihat, kemudian saya coba membuat alat musik dari Afrika ini, namun ternyata saya bisa membuatnya dan orang-orang pun banyak yang suka," ucap Herman, perajin dari sanggar Balantrax. Hasil kerajinan masyarakat Cibeusi tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tetapi juga telah diekspor ke beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah. Namun, perajin masih mengandalkan pihak ketiga dalam mengekspor hasil kerajinannya. "Sejumlah pengusaha dari Jakarta memesan hasil kerajinannya untuk kemudian diekspor ke luar negeri," katanya. Selain itu, tiap bulannya para perajin mengirimkan karyanya ke Bali untuk diperlihatkan kepada wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Namun, sejumlah perajin pemula biasanya masih kesulitan dalam memasarkan karyanya, padahal kualitasnya dapat bersaing dengan perajin lainnya. Untuk itu dibutuhkan koperasi guna membantu perajin dalam memasarkan karyanya. "Saat ini koperasi sudah ada, namun tidak dapat membantu banyak para anggotanya karena sudah lama tidak bergerak, dan karena itu banyak perajin yang memilih berjalan sendiri-sendiri," kata Herman.

Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)-Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)- Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)** Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)**

BEM Unpad Kritisi Kinerja SBY-Boediono

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 BEM Unpad Kritisi Kinerja SBY-Boediono JATINANGOR,(GM)- Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung berkumpul di halaman kampus Unpad, Jatinangor, Kab. Sumedang, Rabu (19/10). Mereka menggelar mimbar bebas mengkritisi kinerja pasangan Susilo Bambang Yudoyon (SBY)-Boediono yang dinilai gagal dalam memimpin bangsa. Presiden BEM Unpad, Moch. Syahidi di sela-sela mimbar bebas mengajak para mahasiswa lainnya untuk turut serta mengikuti mimbar bebas di halaman pintu masuk Unpad. Para aktivis BEM Unpad tersebut sesekali melakukan orasi dan tak henti terus mengajak kepada para mahasiswa lainnya untuk turut bergabung. "Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang kini akan mengikuti ujian tengah semester (UTS), untuk mengikuti kegiatan mimbar bebas. Sekarang silhkan, ikuti UTS dengan baik sekaligus mencari nilai yang memuaskan agar ke depan mampu memimpin bangsa dengan baik," kata Moch. Syahidi. Kepada "GM" di sela-sela mimbar bebas, Syahidi mengatakan, ajakan kepada mahasiswa tersebut tak lain untuk membahas gerakan mahasiswa ke depan setelah kepemimpinan SBY-Boediono dianggap gagal. Selain orasi, sejumlah aktivis BEM Unpad pun memasang sejumlah spanduk berukuran besar di antaranya bertuliskan "Ibu Pertiwi Sakit karena Mahasiswa Kita Diam" dan "Jika Diam Berarti Mati, maka Mahasiswa Telah Mati". Masih menurut Syahidi, sejak gerakan reformasi gerakan mahasiswa seolah-olah terpecah dalam beberapa faksi. Makanya, ke depan mahasiswa kembali harus muncul revitalisasi gerakan. "Setidaknya ada empat isu utama yang disikapi rekan-rekan mahasiswa lainnya se-Indonesia, yakni korupsi atau bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," kata Syahidi. Salah seorang aktivis BEM Unpad lainnya, Dini Farid menyatakan, kepemimpinan SBY-Boediono yang telah berjalan 2 tahun dianggap gagal, mengingat banyaknya penderitaan terhadap rakyat. (B.46)**

Keruk Sungai Cikeruh Kupon Rp 5.000/Lembar Disebar

Berita Seputar Jatinangor Rabu, 19 Oktober 2011 Keruk Sungai Cikeruh Kupon Rp 5.000/Lembar Disebar JATINANGOR,(GM)- Kecemasan warga di empat desa Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang rutin terkena banjir akibat luapan Sungai Cikeruh, kini mulai berkurang. Masyarakat mulai mengantisipasi banjir melalui sosialisasi dengan kupon senilai Rp 5.000/lembar. "Kupon tersebut untuk biaya pengerukan sungai. Meski mendapat bantuan Pemkab Sumedang, warga harus terlibat langsung," kata ketua panitia pengerukan Sungai Cikeruh, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, H. Dedep Hambali kepada wartawan saat kunjungan Sekda Kab. Sumedang, H. Atje Arifin di Desa Cikeruh, Kec. Jatinangor, Selasa (18/10). Turut hadir pada kesempatan tersebut Camat Jatinangor Nandang Suparman, S.Sos., M.Si., Kapolsek Jatinangor Kompol Sujoto, dan Danramil Jatinangor Kapten (Inf.) Kusno serta unsur muspika lainnya. Menurut H. Dedep, Sungai Cikeruh senantiasa mengancam Desa Hegarmanah, Cikeruh, Sayang, dan Desa Mekargalih. "Pengerukan dilakukan di dua titik dengan dua beckhoe," ujarnya. Dikatakan H. Dedep, menjelang musim hujan warga cemas karena banjir biasanya menerjang. Namun pengerukan ini setidaknya mampu meminimalisasi banjir di musim hujan. "Pengerukan dimulai Sabtu (15/10) lalu dari Desa Hegarmanah dan diperkirakan selesai November mendatang," katanya. Pengerukan dimulai setelah ada bantuan sosial dari Pemkab Sumedang sebesar 150 juta. "Panitia tidak menutup sumbangan dari para donatur, termasuk warga yang menyebarkan kupon Rp 5.000/lembar," katanya. Sementara salah seorang tokoh masyarakat Jatinangor, H. Iing mengatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan pengerukan keoada warga di empat desa. (B.46)**

Jatinangor Tertutup bagi Pasar Tradisional

Berita Seputar Jatinangor Rabu, 19 Oktober 2011 Terkait Rencana Eksodus Pedagang Eks Pasar Cileunyi Jatinangor Tertutup bagi Pasar Tradisional JATINANGOR,(GM)- Keinginan sejumlah pedagang eks Pasar Cileunyi lama, Kab. Bandung untuk berjualan di dekat Plaza Padjadjaran, Desa Cibeusi, Jatinangor, Kab. Sumedang dengan cara menggelar lapak sulit terwujud. Sebab di wilayah Jatinangor kini sudah tidak ada ruang untuk pasar tradisional. "Kita menyambut baik sejumlah pedagang yang eksodus ke sini. Namun jika berjualan seperti pasar tradisional sulit terealisasi," kata Camat Jatinangor, Nandang Suparman, S.Sos., M.Si. kepada "GM" di sela-sela peninjaunan pengerukan Sungai Cikeruh di Desa Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Selasa (18/10). Menurut Nandang, para pedagang tradisional biasanya menggelar lapak dan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah Jatinangor. Tapi meski tidak ada pasar, keberadaan pedagang sangat dibutuhkan. "Bila pedagang menggelar dagangan seperti di pasar tradisional kemungkinan sulit terwujud karena dampaknya kemacetan dan masalah kebersihan juga akan menjadi kendala tersendiri. Saat ini pun Pasar Loji di kawasan Kampus ITB masih diperdebatkan," kata Nandang. Pihaknya mengaku menyambut baik keinginan para pedagang eks Pasar Cileunyi untuk berjualan di wilayah Jatinangor. Informasi tersebut telah diterimanya. Namun hingga saat ini ia belum bisa memberikan keputusan karena penanganan masalah ini melibatkan banyak pihak. "Saya sudah mendengar keinginan eks pedagang Pasar Cileunyi untuk berjualan di ruko dekat Plaza Padjadjaran. Pemilik bangunan dan lahan juga sudah menyampaikan langsung," katanya. Tapi bila kawasan tersebut berubah fungsi menjadi pasar tradisional pihaknya tidak akan mengizinkan. Lain halnya jika mereka berniat menjadikannya sebagai pasar modern. "Kawasan Jatinangor meski tidak memiliki pasar, namun sebagaimana rencana tata ruang kini lebih fokus pada pasar modern," tandas Nandang. Dikatakan sudah ada investor yang datang untuk merencanakan kawasan Cibeusi sebagai pasar modern. "Investor untuk pasar modern di Jatinangor sudah ada yang datang. Kami tinggal menunggu kepastian saja," jelasnya. (B.46)**

Kusye, "Saung Budaya Sunda Kudu Disalametkeun"

Berita Seputar Jatinangor Selasa, 18 Oktober 2011 Kusye, "Saung Budaya Sunda Kudu Disalametkeun" JATINANGOR,(GM)- Pentolan D'Bodors, Kusye sangat berharap, Saung Budaya Sunda (Sabusu) di Jatinangor, Kab. Sumedang bisa segera diselamatkan. Sebab saat ini saung budaya telah beralih fungsi. Jika semula diproyeksikan menjadi sentra budaya Sunda, kini selain lahannya jadi area rental mobil, bangunannya pun menjadi rumah makam. "Uing tos lami prihatin ningali Sabusu beralihfungsi jadi rumah makan. Sok sanajan ngumbara di Jatinangor, lahir mah di Kota Bandung, tapi uing pan warga Jabar, wajar lamun peduli ka Sabusu. Pokona Sabusu kudu disalametkeun," katanya kepada "GM" pada reuni Karang Taruna angkatan 1970-1971 RW 05, Kel. Babakasari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung di Kompleks Sukaasih, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (16/10). Menurut warga Kompleks Puskopad, Desa Cipacing, Kec. Jatinangor ini, agar Sabusu terselamatkan, harus ada kepedulian dari semua pihak. Baik para seniman dan budayawan Sunda, masyarakat, Paguyuban Warga Jatinangor (PWJ), LSM, wartawan maupun pemerintah. "Lamun pihak-pihak terkait tetep cicing, alias tak peduli, tong diharep Sabusu bakal rubah. Lamun diantep, Sabusu bakal amburadul, antuknya budaya Sunda kalunta-lunta. Tapi uing percaya kabeh pihak, utamana Pemprov Jabar jeung Pemkab Sumedang peduli," harap anggota D'Bodors yang mengaku ikut digembleng Karang Taruna RW 05 Babakanasari, Kiaracondong tahun 1970-1971 ini. Dikatakan Kusye, Sabusu bisa menjadi ikon Jatinangor dan melestarikan budaya Sunda. "Saat ini saya benar-benar prihatin, kemajuan teknologi dan masuknya budaya modern berdampak pada budaya kita sendiri. Kini banyak kesenian dan budaya Sunda yang termarginalkan, bahkan megap-megap dan nyaris punah," katanya. Selain bisa jadi sentra budaya Sunda, jika dikelola secara profesional, Sabusu bisa menjadi sentra kerajinan dan makanan tradisional khas Jatinangor dan Sumedang. "Banyak produk kerajinan dan makanan tradisonal bisa dilestarikan dan dikembangkan di Sabusu. Misalnya wayang golek dan senapan khas Cipacing. Belum lagi produk kesenian dan makanan trasisional lainnya," katanya. Dikatakan Kusye, untuk menyelamatkan Sabusu, dirinya kini telah berencana untuk melakukan pendekatan dan dialog dengan sejumlah pihak, terutama para seniman, budayawan, dan LSM, termasuk PWJ. "Pada intinya, semua pihak harus menyamakan persepsi agar keberadaan Sabusu segera terselamatkan. Sayang jika Sabusu lenyap begitu saja," katanya. (B.27)**