Terkait KPJ, Pemkab Dituntut Peduli

Berita Seputar Jatinangor Sabtu, 11 Februari 2012 Terkait KPJ, Pemkab Dituntut Peduli JATINANGOR,(GM)- Para wakil rakyat di DPRD dan Pemkab Sumedang, dituntut peduli dan terus mendorong serta memperjuangkan agar wacana pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) segera terbentuk. Pasalnya selain telah lama diwacanakan, anggaran yang telah dikeluarkan pun cukup besar. Demikian disampaikan, Dudi Supardi, S.T., salah seorang penggagas pembentukan KPJ, saat ditemui "GM" di Jatinangor, Jumat (10/2). Menurut Dudi, pihaknya pun berharap, terkait KPJ, Pemkab dan DPRD Sumedang menyikapinya sepenuh hati. "Perlu diketahui, munculnya gagasan pembentukan KPJ tersebut diawali oleh Forum Jatinangor tahun 2000 dan terus disosialisasikan. Bahkan dalam perjalanannya telah direspons oleh Kemendagri. Saat ini, tinggal mencari solusi untuk pembagian anggaran, kewenangan, dan pembagian struktural," katanya. Dikatakan Dedi, pembentukan KPJ bukan untuk memisahkan dari Kab. Sumedang. "Wacana KPJ mendapat dukungan sejumlah pihak dan 2006 telah dilakukan kajian akademis. Hanya, pascakajian akademis tersebut wacana KPJ jadi tak bergema lagi. KPJ tak bergema karena para pejabat di Sumedang khawatiran Jatinangor akan terpisah dari Kab. Sumedang," kata Dudi. Hal senada dilontarkan Agus Bustamil, salah seorang tokoh pemuda Jatinangor. Bahkan Agus menilai, terkait wacana KPJ, Pemkab dan DPRD Sumedang terkesan tidak sepenuh hati mewujudkanya. "Saya tahu persis, Rp 200 juta dari APBD telah dikucurkan terkait wacana KPJ tersebut," katanya. Menurut Agus, kajian akademis telah dilakukan Prof. Sadu. "Hasilnya, KPJ sudah layak dan memenuhi persyaratan. Hanya, mengapa hingga kini belum ada tanda-tanda KPJ segera terwujud, bahkan nyaris terlupakan," kata Sekretaris Karang Taruna Kec. Jatinangor ini. Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Bersatu Untuk Keadilan, Sitam Rasyid menyatakan, anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk wacana KPJ kini sia-sia. Bahkan bisa dikatakan pemborosan. "Sebaiknya, saat ini harus segera dibahas kembali draf KPJ oleh para elite politik. Kami khawatir jika KPJ hanya jadi wacana maka akan mengarah pada wacana pembentukan Kab. Bandung Timur (KBT) yang kini kian menguat," kata Sitam. (B.46)** link site : http://www.klik-galamedia.com/index.php?id=201202111644126