Masyarakat Harus Dilibatkan di Rusunami

Berita Seputar Jatinangor

JATINANGOR (GM) - Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kab. Sumedang, Ir. Yosep S. menyatakan, pembangunan rumah susun hak milik (rusunami) di wilayah Kec. Jatinangor harus melibatkan masyarakat. Artinya, harus melewati proses kesepakatan dan memorandum of understanding (MoU) antara pengusaha/pengembang dengan masyarakat setempat.

Yosep menyatakan hal itu dalam pertemuan dengan jajaran PT Kalmar Jaya (KJ) selaku perusahaan yang akan membangunan rusunami Easton Park Residence di Jalan Raya Jatinangor, Desa Cibeusi, Kec. Jatinangor, Selasa (10/4). Rusunami itu akan dibangun pada lahan seluas 6.400 m2 dengan tinggi bangunan 22 lantai (1.391 unit + 4 unit ruko) dengan berbagai tipe.

Pertemuan yang dihadiri pula jajaran SKPD lainnya, BPN, aparat desa dan jajaran muspika Jatinangor serta BPD Cibeusi itu dilangsungkan di sebuah aula di sekitar lokasi yang akan dibangun rusunami tersebut. Namun kapan mulai pelaksanaan pembangunannya belum diketahui pasti karena pihak perusahaan masih dalam tahap melakukan sosialisasi dan penandatanganan izin warga setempat. Hadir dalam kesempatan itu adalah Direktur PT KJ, Ir. Dadang dan Sekretarsis Perusahaan, Imam Subagio dan pihak terkait lainnya. "Kami akan menandatangani proses perizinan, setelah pihak perusahaan dengan masyarakat setempat sudah ada kesepakatan dan MoU," kata Yosep dalam pertemuan tersebut.

Iwan Sobari, warga Desa Cibeusi RW 05 yang berdekatan dengan lokasi rencana pembangunan rusunami, mengatakan, adanya rencana pembangunan rusunami tersebut, ada sejumlah persyaratan yang dimohon masyarakat setempat yang harus ditempuh PT KJ. Dalam kesempatan itu, ia mewakili masyarakat lainnya mengusulkan 10 tuntutan yang disampaikan ke pihak pemerintah dan perusahaan tersebut.

Sepuluh tuntutan warga tersebut, kata Iwan, di antaranya, pengembang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ikut berpartisipasi dalam lingkungan, tidak membuat sumur artesis, memperhatikan tenaga kerja warga setempat, memberikan akses jalan untuk warga setempat, dan harus ada komitmen dengan warga setempat.

Ketua BPD Cibeusi, Dudi Supardi mengatakan, pada dasarnya masyarakat menerima adanya rencana pembangunan rusunami tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada koridor dan aturan yang ada. Apalagi saat ini dalam berbagai pelaksanaan pembangunan di Jatinangor itu, ada kepedulian dari pihak universitas sehingga mereka harus dilibatkan.

Sementara sekretaris perusahaan PT KJ yang akan membangun rusunami, Imam Subagio mengatakan, pihaknya siap dikawal dalam pelaksanaan pembangunan rusunami di kawasan pendidikan Jatinangor tersebut. Dalam pelaksanaannya pun akan dilakukan secara tranparan. Termasuk dalam penggunaan tenaga kerja akan melibatkan warga setempat, selain dalam pengadaan bahan bangunan bisa dibicarakan lebih lanjut.

(B.105)**

Berita Seputar Jatinangor

Kamis, 29 Maret 2012 04:57 WIB

Pro-Kontra Sumur Artesis, Tiba-tiba Muncul Spanduk

JATINANGOR (GM) - Pro dan kontra terkait rencana pembangunan sumur artesis di Apartemen Pinewood di kawasan Jatinangor, Kab. Sumedang, tiba-tiba muncul spanduk penolakan sumur artesis di Jalan Kolonel Achmad Syam, Desa Cikeruh, Kec. Jatinangor.

Pemantauan "GM", Rabu (28/3), spanduk tersebut ditulis Aliansi Mahasiswa Jatinangor dan dipasang di jalan tersebut oleh sejumlah warga sebagai bentuk penolakan rencana pembangunan sumur artesis untuk sebuah apartemen di Desa Cikeruh.

Spanduk yang terbuat dari kain berwarna kuning tersebut bertuliskan, "Perizinan Sumur Artesis di Jatinangor adalah Bukti Ketidakseriusan Pemerintah dalam Melayani Rakyatnya".

Salah seorang warga setempat, Deden (30) mengatakan, warga menyatakan keberatan adanya sumur artesis di wilayah Cikeruh dan hingga kini belum mendapat izin. Namun, warga banyak yang kecewa karena saat ini sumur tersebut tengah dikerjakan.

"Bukan hanya warga, pihak Desa Cikeruh pun jelas-jelas menolaknya. Alasannya, jika ada sumur artesis tentu warga akan terancam kekeringan, sehingga menyulitkan kehidupan sehari-hari dalam memenuhi air," kata Deden.

Menurut Deden, spanduk penolakan tersebut sebelumnya atas inisiatif warga, Namun akhirnya mendapat dukungan dari Aliansi Mahasiswa Jatinangor. "Kita bersyukur mahasiswa turut peduli terhadap kondisi sekitarnya," kata Deden.

Sebelumnya, Kepala Desa Cikeruh, Ade Rachmat juga menyatakan, secara tegas menolak pembanguna sumur artesis di sebuah apartemen di wilayahnya. "Karena banyak warga yang menolaknya, tentu saja aparat desa tidak berani mengizinkan keberadaan sumur artesis di sebuah apartemen tersebut," kata Ade Rahmat.

Menurut Ade, sejak awal pembangunan apartemen warga menolak bila apartemen tersebut menggunakan air dari sumur artesis. "Pihak aparat Desa Cikeruh telah sepakat bersama warga tetap menolak pembangunan sumur artesis itu," katanya.

Ade menyatakan, banyak faktor yang menjadi dasar warga dengan tegas menolak sumur artesis di apartemen tersebut. Salah satunya, akan mengakibatkan kekeringan di Desa Cikeruh khususnya.

Ketua LSM Forrbeka, Sitam Rasyid menyatakan, pembangunan sebuah apartemen yang lokasinya di belakang Jatos tersebut sebenarnya tidak berdampak apa-apa bagi warga Jatinangor. Namun, justru sebaliknya, jika apartemen tersebut membangun sumur artesis, warga akan merasakan dampak yang paling buruk, yakni tersedotnya air bawah tanah.

Sedangkan humas Apartemen Pinewood, Irda saat dikonfirmasi "GM" melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke warga agar mendapat izin dalam pembuatan sumur artesis. "Kita tak akan henti-hentinya melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga agar segera mendapat izin," kata Irda.

(B.46)**

Aksi Solidaritas HMI di Jatinangor Berujung Bentrok

Berita Seputar Jatinangor dari Poskota BANDUNG (Pos Kota) – Aksi solidaritas ratusan mahasiswa Jatinangor , Kabupaten Sumedang, Jumat (16/3) ricuh. Selain memblokir jalan juga bentrok fisik dengan anggota Polsek Jatinangor. Buntut dari aksi arus lalu lintas sempat tergangu. Tiga mahasiswa diamankan dan kini masih diperiksa intensif. Aksi mahasiswa yang tergabung ke HMI berlangsung siang. Mereka langsung menduduki jalan raya Jatinangor tepat di halaman Mapolsek setempat. Aksi mereka digelar terkait adanya penyerangan kantor HMI oleh petugas yang terletak di Cilosari, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu malam. Aksi yang digelar sempat mengundang polisi terpancing emosinya. Sekitar pukul 11.00 antara massa dan polisi sempat terjadi gesekan. Tiga mahasiswa terpaksa diamankan lantaran diduga kuat sebagai provokator. Untuk menenangan massa, Kapolsek Jatinangor Kompol Nana Sumarna meminta perwakilan mahasiswa untuk melakukan dialog. Koordinator aksi Binmo, menjelaskan, Sementara itu mengatakan,kedatangan pihaknya ke Mapolske Jatinangor merupakan aksi solidaritas terhadap HMI Cikini Jakarta,yang diserang oleh anggota Brimob. “Kedatangan kami disini untuk mengutuk aksi kekerasan kepada mahasiswa dan menuntut Polisi agar meminta maaf,”ujar Bimo. Menurutnya,wajah arogansi dan penyerangan satuan Brimob Polri tersebut bermula setelah HMI Jakarta Pusat melakukan aksi penolakan kenaikan BBM.”Sangat disayangkan ketika kami memperjuangkan rakyat, justru kami diserang dan dianiaya,”terang Bimo. Ketua HMI Cabang Sumedang Guruh ketika dikonfirmasi mengenai insiden ricuhnya antara HMI dan polisi mengakui saat ini pihaknya tengah mendalami peristiwa tersebut.Apalagi ada beberapa anggotanya yang mengalami luka luka akibat dipukul oleh aparat.(Dono/dms)

Tuntut Pembebasan, Mahasiswa Demo Polsek Jatinangor

Berita Seputar Jatinangor Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Sumedang menggelar unjuk rasa di depan Polsek Jatinangor. Mereka menuntut polisi membebaskan rekan mereka yang kini ditahan di Mabes Polri terkait aksi penolakkan kenaikan harga BBM. "Kami minta Polisi mendukung kami, dan membebaskan rekan kami yang ditangkap di Jakarta, jika tidak kami akan mensegel kantor Polsek Jatinangor," terang Dudung perwakilan mahasiswa yang berdemo kepada sejumlah wartawan. Pernyataan tersebut disikapi Polisi, dengan melakukan negosiasi kepada para pendemo. Kapolsek Jatinangor Kompol Nana Sumarna meminta, mahasiswa dipersilahkan untuk berdemo, namun tidak ada aksi segel menyegel. Namun dalam aksinya, mahasiswa yang membawa kertas karton memaksa masuk ke kantor halaman mapolsek, hingga akhirnya diamanankan petugas. Aksi mahasiswa di Jatinangor sendiri, berlanjut ke kantor Mako Brimob Polda Jabar, yang jaraknya berdekatan dengan Mapolsek Jatinangor. Namun aksi mahasiswa ini berhasil dihadang aparat dari Polres Sumedang, 300 meter sebelum Mako Brimob. Pihak HMI yang diwakili Dudung menyatakan, pihaknya akan terus melakukan aksi jika rekannya yang ditahan tidak dibebaskan. "Kami akan ke Mapolda Jabar, bila tuntutan ini tidak dikabulkan," ujarnya Dalam aksinya, mereka memblokir Jalan Raya Jatinangor selama 20 menit bahkan hendak menyegel Mapolsek Jatinangor. Selain itu, massa juga akan berencana berunjuk rasa di Mako Brimob. Namun, rencana itu diadang Satuan Dalmas Polres Sumedang dan setelah berdialog dengan Kapolsek Jatinangor Kompol Nana Sumarna. Karena berusaha menyegel Mapolsek Jatinangor, satu orang anggota HMI diamankan di Mapolsek Jatinangor.

30 Balita Jatinangor Kekurangan Gizi

Berita Seputar Jatinangor JATINANGOR,(GM)- Sebanyak 30 dari 6.912 balita di Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, masuk kategori sangat kurang gizi. Angka ini mencapai 0,47% berdasarkan hasil kegiatan bulan penimbangan badan (BPB) tahun 2011 yang dilakukan setiap Agustus. Demikian disampaikan Kepala Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) Jatinangor, dr. Wara Pamungkas melalui petugas gizi, Piana saat ditemui "GM" di Puskesmas Jatinangor, Jalan Raya Jatinangor, Kab. Sumedang, Senin (20/2). Menurut Piana, sampai saat ini di wilayah Jatinangor belum ada kasus gizi buruk yang parah. "Balita-balita itu hanya kurang gizi atau sangat kurang gizi, tidak sampai menderita marasmus," katanya. Berdasarkan data yang dihimpun "GM", status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) dari 12 desa di Jatinangor, Desa Cilayung menyumbang angka tertinggi 5 balita sangat kurang gizi, sedangkan di Desa Cisempur dan Jatimukti tidak terdapat balita yang dengan kategori ini. Sementara untuk kategori kurang gizi, terdapat 600 orang dari 6.912 balita. Dalam kategori ini, Desa Cipacing yang paling banyak menyumbang angka, yaitu 79 balita dan Desa Jatimukti jadi yang paling sedikit menyumbang dengan angka dengan 27 balita. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kasus gizi buruk yang parah. "Balita tersebut hanya kurang gizi atau sangat kurang gizi, tidak sampai menderita marasmus," kata Piana. Salah satu faktor kurang gizi, lanjut Piana, disebabkan kekurangan berat badan bukan karena malnutrisi dan faktor penyakit lain. "Kurang gizi bisa karena penyakit lain yang mengakibatkan pertumbuhannya terhambat. Misalnya TBC atau meningitis," kata Piana. Dikakatan Piana, kurangnya berat badan bisa karena banyak faktor selain faktor ekonomi keluarga. Bisa jadi, balita susah makan atau orangtua kurang telaten dalam mengurus anaknya. "Biasanya ingin praktis, banyak orangtua akhirnya beli bakso untuk makan anaknya," kata Piana. Pada kesempatan tersebut Piana juga menyatakan, ada pula balita yang sering mengonsumsi makanan ringan manis yang membuatnya kenyang, sehingga balita menolak saat akan diberi makanan berat. Padahal, hal itu mengakibatkan asupan gizi yang tidak seimbang dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. (B.46/rrt.job)**

Terkait KPJ, Pemkab Dituntut Peduli

Berita Seputar Jatinangor Sabtu, 11 Februari 2012 Terkait KPJ, Pemkab Dituntut Peduli JATINANGOR,(GM)- Para wakil rakyat di DPRD dan Pemkab Sumedang, dituntut peduli dan terus mendorong serta memperjuangkan agar wacana pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) segera terbentuk. Pasalnya selain telah lama diwacanakan, anggaran yang telah dikeluarkan pun cukup besar. Demikian disampaikan, Dudi Supardi, S.T., salah seorang penggagas pembentukan KPJ, saat ditemui "GM" di Jatinangor, Jumat (10/2). Menurut Dudi, pihaknya pun berharap, terkait KPJ, Pemkab dan DPRD Sumedang menyikapinya sepenuh hati. "Perlu diketahui, munculnya gagasan pembentukan KPJ tersebut diawali oleh Forum Jatinangor tahun 2000 dan terus disosialisasikan. Bahkan dalam perjalanannya telah direspons oleh Kemendagri. Saat ini, tinggal mencari solusi untuk pembagian anggaran, kewenangan, dan pembagian struktural," katanya. Dikatakan Dedi, pembentukan KPJ bukan untuk memisahkan dari Kab. Sumedang. "Wacana KPJ mendapat dukungan sejumlah pihak dan 2006 telah dilakukan kajian akademis. Hanya, pascakajian akademis tersebut wacana KPJ jadi tak bergema lagi. KPJ tak bergema karena para pejabat di Sumedang khawatiran Jatinangor akan terpisah dari Kab. Sumedang," kata Dudi. Hal senada dilontarkan Agus Bustamil, salah seorang tokoh pemuda Jatinangor. Bahkan Agus menilai, terkait wacana KPJ, Pemkab dan DPRD Sumedang terkesan tidak sepenuh hati mewujudkanya. "Saya tahu persis, Rp 200 juta dari APBD telah dikucurkan terkait wacana KPJ tersebut," katanya. Menurut Agus, kajian akademis telah dilakukan Prof. Sadu. "Hasilnya, KPJ sudah layak dan memenuhi persyaratan. Hanya, mengapa hingga kini belum ada tanda-tanda KPJ segera terwujud, bahkan nyaris terlupakan," kata Sekretaris Karang Taruna Kec. Jatinangor ini. Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Bersatu Untuk Keadilan, Sitam Rasyid menyatakan, anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk wacana KPJ kini sia-sia. Bahkan bisa dikatakan pemborosan. "Sebaiknya, saat ini harus segera dibahas kembali draf KPJ oleh para elite politik. Kami khawatir jika KPJ hanya jadi wacana maka akan mengarah pada wacana pembentukan Kab. Bandung Timur (KBT) yang kini kian menguat," kata Sitam. (B.46)** link site : http://www.klik-galamedia.com/index.php?id=201202111644126

2 Lagi ApartemenT di Jatinangor

Berita Seputar Jatinangor INILAH.COM, Sumedang - Jatinangor kini makin banyak dilirik oleh para investor para pengembang properti, terutama untuk pembangunan apartemen. “Sudah ada investor yang tertarik dengan Jatinangor dan berencana akan membangun apartemen,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang Yosep Suhayat, di Gedung Negara, Selasa (3/1/2012). Menurut Yosef, lokasi yang sudah dibidik oleh investor adalah di kawasan sekitar Rumah Makan Suharti yang masuk kawasan Desa Hegarmanah. Sedangkan satu lagi di sekitar Kampus IPDN, Desa Cibeusi. “Lokasinya sudah dipilih dan investor sudah mengajukan perizinan, namun keluar atau tidaknya perizinan dari pemkab tergantung dari hasil survei, “ kata Yosef. Apartemen ini rencananya akan dibangun dengan 22 lantai sebanyak empat tower di atas lahan seluas empat hektare. Rumah susun ini akan berkonsep mewah dengan fasilitas yang serba lengkap. Sebelumnya, telah ada satu apartemen di kawasan pendidikan ini yaitu di Desa Hegarmanah yang pembangunannya dulu sempat menuai protes warga akibat ketakutan akibat masalah ketersediaan air. Menurut Yosef, di wilayah Jatinangor memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pembangunan rumah horizontal karena Jatinangor sudah padat, kecuali secara vertikal seperti apartemen.[jul]

GALAMEDIA - "Teror" Bom Hotel PK Jatinangor

GALAMEDIA - "Teror" Bom Hotel PK Jatinangor:

'via Blog this'

Pengrajin Kayu Cibeusi

Berita Seputar Jatinangor JATINANGOR, KOMPAS.com — Kawasan Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak hanya dikenal sebagai kawasan pendidikan, tetapi juga pusat kerajinan tangan yang dikenal kawasan Cibeusi. Kerajinan tangan pembuatan patung dari kayu mahoni yang sudah lama ditekuni warga Cibeusi ini merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyang warga setempat. Hampir tiap rumah di Jalan Pengrajin Cibeusi Jatinangor memiliki sanggar kerajinan tangan. Di Cibeusi kerajinan tangan yang dapat ditemui berupa patung-patung kayu dalam berbagai jenis ukiran yang terbuat dari kayu mahoni. Selain patung-patung kayu, perajin Cibeusi juga memproduksi alat musik tradisional Sunda, suku Asmat hingga alat musik dari Suku Aborigin, Amerika Latin, dan Afrika. "Awalnya saya hanya melihat, kemudian saya coba membuat alat musik dari Afrika ini, namun ternyata saya bisa membuatnya dan orang-orang pun banyak yang suka," ucap Herman, perajin dari sanggar Balantrax. Hasil kerajinan masyarakat Cibeusi tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tetapi juga telah diekspor ke beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah. Namun, perajin masih mengandalkan pihak ketiga dalam mengekspor hasil kerajinannya. "Sejumlah pengusaha dari Jakarta memesan hasil kerajinannya untuk kemudian diekspor ke luar negeri," katanya. Selain itu, tiap bulannya para perajin mengirimkan karyanya ke Bali untuk diperlihatkan kepada wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Namun, sejumlah perajin pemula biasanya masih kesulitan dalam memasarkan karyanya, padahal kualitasnya dapat bersaing dengan perajin lainnya. Untuk itu dibutuhkan koperasi guna membantu perajin dalam memasarkan karyanya. "Saat ini koperasi sudah ada, namun tidak dapat membantu banyak para anggotanya karena sudah lama tidak bergerak, dan karena itu banyak perajin yang memilih berjalan sendiri-sendiri," kata Herman.

Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala

Berita Seputar Jatinangor Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)-Kamis, 20 Oktober 2011 Proyek Tol Cisumdawu Pembebasan Tanah Jadi Kendala JATINANGOR,(GM)- Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)** Proyek pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), hingga Rabu (19/10) ternyata belum disosialisasikan, khususnya di Jatinangor. Sedangkan untuk wilayah Tanjungsari masih terkendala kesepakatan harga tanah yang terkena pembebasan lahan, seperti di Kp. Cijolang, Desa Margaluyu. Taryana (46), warga Kp. Cijolang membenarkan hingga kini belum ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. "Sampai saat ini, harga 50 tumbak tanah milik saya masih belum disepakati," katanya di Desa Margaluyu, Rabu (19/10). Untuk menyelesaikan pemberkasan, ia sempat dipanggil pihak pengadaan tanah atau bidang teknis pemberkasan ke kantor Desa Margaluyu, kemarin. "Saya menyerahkan surat-surat tanah tapi sampai saat ini proses pembebasan lahannya masih belum dilakukan," katanya. Taryana mengatakan, tanah yang terkena pembebasan jalan tol itu merupakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. "Sawah milik saya itu produksi padinya cukup bagus. Bahkan, bisa dikatakan nomor satu karena tanahnya subur," katanya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membelinya dengan harga sesuai pasaran, Rp 150.000/m2, tidak kurang dari itu. "Jika tanah tersebut dibeli pemerintah dengan harga yang diinginkan, uangnya bisa digunakan untuk membeli lahan pertanian lagi di tempat lain," tuturnya. Ditemui di kantor Desa Margaluyu, Opi (48) dari bantuan teknik yang juga membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Tol Cisumdawu, mengaku turut membantu kelancaran dalam pemberkasan. "Kami hanya membantu PPK. Warga yang hadir membawa surat-surat tanah tentu kami bantu pemberkasannya. Sedangkan untuk masalah harga bukan wewenang kami," jelasnya. Kades Margaluyu, Chairul Falah ketika dikonfirmasi membenarkan masih terkatung-katungnya pembebasan lahan untuk tol Cisumdawu di desanya itu. "Jika sebagian besar warga menolak harga tanah yang ditawarkan pemerintah, kami menghargainya," katanya. (B.105)**